Tujuh negara Pasifik tuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua.

 

 

H.E. Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pemabangunan Masyarakat Vanuatu, mewakili 7 Negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan West Papua di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34 – IST

Kunume Wone,Jayapura – Lambatnya tindakan nyata pemerintah Indonesia terhadap berbagai rekomendasi PBB dan laporan HAM terkait West Papua, membuat tujuh negara-negara Pasifik desak PBB tangani situasi West Papua secara menyeluruh melalui laporan terpadu terkait situasi sebenarnya di West Papua.

Tujuh negara yang tergabung dalam Koalisi Kepulauan Pasifik untuk West Papua (PCWP) itu, diwakili Vanuatu, kali ini menegaskan desakannya kepada Presiden Dewan HAM dihadapan Sidang ke-34 Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss.

Mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon,Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pembangunan Komunitas Vanuatu, meminta Dewan HAM PBB memerintahkan Komisioner Tinggi HAM PBB agar membuat laporan terkonsolidasi terkait situasi sebenarnya West Papua.

“Tuan Presiden, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, kami serukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua,” ujar Warsal.

Pasalnya, lanjut Warsal, beberapa pernyataan baru-baru ini dari pemegang mandat Dewan HAM PBB terkait pelanggaran HAM serius yang dilakukan Indonesia terhadap masyarakat asli Papua, tidak kunjung mendapat respon tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia.

Pemegang mandat yang dimaksud adalah Pelapor Khusus PBB untuk promosi dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi; Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi; Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat; Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi sewenang-wenang dan diluar hukum; serta Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya.

“Kami juga meminta PBB menaruh perhatian pada pelanggaran HAM negara Indonesia lainnya di West Papua, termasuk komunikasi dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), yang merujuk pada pembunuhan dan penangkapan orang-orang Papua,” ujar Warsal.

Baca Terkait kekerasan rasial di Papua, Indonesia diberi waktu hingga 14 November

PCWP juga menuntut perhatian Dewan HAM PBB terhadap sejumlah laporan lengkap terkait eksekusi aktivis dan penangkapan di luar hukum, pemukulan dan penembakan mematikan terhadap aksi-aksi damai, termasuk pelajar.

Situasi kekerasan terhadap perempuan Papua juga menjadi bagian yang dituntut PCWP untuk diperhatikan PBB.

Tahun lalu 7 negara Pasifik yang tergabung dalam PCWP ini juga angkat bicara terkait isu West Papua di Sidang Tahunan Majelis Umum PBB.

Baca: Isu Papua ke Majelis Umum PBB: Saatnya Indonesia Refleksi

Baca: PCWP Tambah Dukungan untuk Maju ke Komite Dekolonisasi PBB

Sesalkan pemerintah Indonesia

Warsal secara khusus memberikan catatan negative terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di West Papua. Secara khusus mereka menekankan pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia di tiga wilayah West Papua: Wasior, Wamena dan Paniai yang sudah mendapat rekomendasi jelas dari KOMNAS HAM.

“Seharusnya sudah bisa dihukum menurut hukum Indonesia dan internasional,” tegas Warsal.

Baca: Tidak ada titik terang penyelesaian pelanggaran HAM Papua di dalam negeri

Baca: Legislator ingatkan negara kasus HAM Papua belum tuntas

Pernyataan yang ditunggu-tunggu cukup banyak pendukung kemerdekaan Papua pengguna media sosial ini juga menggarisbawahi aspek pelanggaran HAM lainnya oleh pemerintah Indonesia yang menurut mereka telah terjadi puluhan tahun namun dibiarkan sampai saat ini, yaitu migrasi.

“Migrasi dari orang-orang non Papua ke West Papua telah mengarah pada penurunan dramatis prosentase populasi masyarakat asli Papua.”

Pemerintah Indonesia, menurut PCWP, hingga saat ini tidak dapat mengurangi atau menghentikan pelanggaran HAM yang beragam dan meluas tersebut. “Tidak ada tindakan segera yang dilakukan pemerintah untuk memberi keadilan pada korban, apalagi yang bertanggung jawba dan transparan.”

Mereka juga mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia sampai saat ini tidak mengumpulkan laporan periodic HAM yang menjadi norma internasional bagi seluruh anggota PBB.

Desakan terpadu

Kali ini PCWP meminta perhatian Dewan HAM PBB lebih menyeluruh, terpadu atau tidak parsial terhadap situasi pelanggaran HAM di Papua dengan memperhatikan seluruh prosedur dan perjanjian internasional yang relevan.

“Laporan Komisioner Tinggi harus memperhatikan informasi dari Perjanjian yang ada, Prosedur Khusus, dan Universal Periodic Review, termasuk laporan dari organisasi-organisasi regional dan internasional serta organisasi non-pemerintah, termasuk semua peraturan Internasional menyangkut HAM, konvensi-konvensi terkait, serta hak penentuan nasib sendiri,” tegas Warsal.

Mereka berharap laporan itu juga akan membuat rekomendasi tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Papua, serta akses penuh semua orang di West Papua yang diperlukan untuk pembuatan laporan terpadu tersebut.

“Tuan Presiden, sebagai penutup saya percaya bahwa tantangan-tantangan terkait West Papua harus dikembalikan menjadi agenda Perserikatan Bangsa Bangsa,” tegas Warsal di penghujung pidatonya.

Respon Koalisi Internasional untuk Papua

Sebelumnya, Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) telah meminta Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat bagi wartawan internasional, pengamat independen, organisasi hak asasi manusia dan Palang Merah Internasional (ICRC).

ICP yang didukung Dewan Gereja Dunia (WCC)pada 22 Februari lalu di Pusat Ekumenis di Jenewa mendesak agar Indonesia mengakhiri kekerasan dan impunitas yang berlangsung di Papua.

Peter Prove, direktur Komisi Urusan Internasional WCC dari Gereja Urusan Internasional (UCLA) mengutip kata-kata Sekjen WCC, Rev. Dr Olav Fykse Tveit, yang mengunjungi Papua Barat pada tahun 2012, mengatakan bahwa ia sepenuhnya mendukung pernyataanRev. Dr Olav Fykse Tveit setelah kunjungan.

“Kami mendukung perjuangan hak asasi manusia rakyat Papua. Kami mendesak diakhirinya kekerasan yang sedang berlangsung dan impunitas. Selain itu, kami mendukung penegakkan keadilan sosial dan ekonomi melalui dialog serius dan proses politik yang konkrit yang berupaya mengatasi akar penyebab masalah ini,” kata Tveit, yang dikutip Peter Prove.

Dalam kesempatan yang sama, Rev. Francois Pihaate, sekretaris jenderal Konferensi Gereja-gereja Pasifik yang berbasis di Fiji, mengatakan gereja-gereja di wilayah tersebut sangat prihatin tentang kekerasan di Papua.

“Bagaimana kita sebagai gereja bisa tahu tentang apa yang terjadi di luar dunia kita sendiri? Itulah mengapa sebagai gereja, kita juga harus peduli terhadap apa yang terjadi di Papua Barat. Papua Barat itu bagian dari masyarakat Pasifik, sehingga komunitas Pasifik seharusnya menunjukkan solidaritas dan aksi,” kata Pihaate.

Denny Abdi, anggota misi Indonesia untuk PBB di Jenewa membantah data-data yang dipaparkan oleh ICP, yang menyebutkan hampir lima ribu orang ditangkap pada tahun 2016.

Namun dijelaskan oleh Veronica Koman, aktivis Papua Itu Kita dan pengacara publik, bahwa data-data itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penangkapan bukan hanya terjadi di Jayapura saja, tapi juga di Sentani, Merauke, Manokwari, Sorong, Kaimana, Menado, Timika dan Jawa.

“Di Jayapura saja, lebih dari 1000 orang ditangkap pada bulan Mei 2016,” kata Koman.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Iklan

GUBERNUR PAPUA BARAT MENJALANI PELATIHAN MILITER.

23 Gubernur Indonesia menjalani pelatihan militer di Pulau Natuna berfoto dengan Presiden Joko Widodo – hangtuahnews.co.id

Manokwari, – Gubernur Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani menjalani pelatihan militer di Kepulauan Natuna, Batam.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo mengundang semua gubernur dan wakil gubernur untuk pertemuan di Kepulauan Natura, Batam.

Dari pukul 17-18 Mei semua gubernur berkumpul di Bandara Halim Perdana Kusumuh Jakarta untuk berangkat ke Kepulauan Natuna menggunakan pesawat milik Angkatan Udara.

“Kami bersama gubernur dari daerah lain yang mengikuti kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh TNI,” katanya.

Menurutnya, selama berada di Kepulauan Natuna, Presiden dengan jajaran TNI diajak berkeliling pulau. Sejumlah equioments khusus TNI seperti kapal perang, kapal selam dan helikopter akan dikerahkan untuk mendukung kegiatan tersebut.

Selama pelatihan, para peserta mengenakan pakaian bergaris seperti TNI. “Panitia telah meminta seukuran pakaian kami, termasuk celana dan sepatu yang akan kami pakai nanti,” katanya.

Dia menyebutkan, dalam acara tersebut akan ada atraksi militer yang dilakukan oleh anggota TNI. Gubernur akan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam latihan menembak.

“Pada akhir acara baru kami akan mengikuti pelatihan yang akan dilakukan langsung oleh Pak Presiden,” katanya sambil bercanda dengan harapan bisa mendapatkan sekaleng merah. (*)

Sumber: Antara

 

We’ll not be safe with Indonesia,’ says West Papua’s Benny Wenda

By Kendall Hutt in Auckland

A lifelong campaigner for a free and independent West Papua has issued a stark warning to New Zealand politicians as he visits the country this week.

Benny Wenda with wantok students at the Auckland University of Technology this week. Image: Del Abcede/PMC

Benny Wenda, a tribal chief of WestPapua exiled to the United Kingdom by Indonesia, told Asia Pacific Report that time was running out for West Papua if governments such as New Zealand do not act.

“If we live with Indonesia for another 50 years, we will not be safe. We will not be safe with Indonesia.”

He said the purpose of his visit to New Zealand was to highlight the importance of West Papua returning to its Melanesian family.

“We really need Pacific Islanders, our sisters and brothers across the Pacific – particularly New Zealand and Australia – to bring West Papua back to its Pacific family. Then we can survive. Otherwise, it will be very difficult to survive with Indonesia,” he said.

Since Indonesia took over West Papua following a controversial Act of Free Choice – dubbed by critics as an “Act of no choice” – in 1969, Wenda said his people had suffered.

“Everyday someone is dead, or has been killed, and someone has been stabbed, but no one is brought to justice.”

 

Human rights violations

In its rush to claim former Dutch colonies in the Asia-Pacific region following WestPapua’s self-declared independence from the Netherlands in late 1961, Indonesia has subjected West Papua to continued human rights violations.

Many West Papuans have been imprisoned for non-violent expressions of their political views and widespread allegations of torture have been consistently made against Indonesian authorities.

Raising West Papua’s flag – the Morning Star – can incur 15 years in prison.

Wenda, the 42-year-old founder of the Free West Papua Campaign, has himself been imprisoned, accused of inciting an attack on a police station — despite the fact he was not even in the country at the time.

With foreign media all but denied access to West Papua – despite apparent lifting of restrictions by President Joko Widodo in 2015 – much of Indonesia’s atrocities remain secret, hidden.

It is for these very reasons, Wenda said, that West Papua was fighting.

“We are fighting for our independence, but we are also fighting for our land, our forest, our mountains.”

“Lifelong” Free West Papua advocate Benny Wenda says New Zealand support is integral to the global campaign. Image: Kendall Hutt/PMC

New Zealand support sought
Wenda is calling for the New Zealand government’s integral commitment to the campaign for a free West Papua.

He said this was because New Zealand had a duty, as a part of the Pacific, to raise awareness of the atrocities in West Papua.

West Papua is a very close neighbour, so that’s why I hope the New Zealand government will speak more about the human rights situation in West Papua.”

Wenda said it was high time for New Zealand to pull away from its business, trade and investment focus with Indonesia and speak about Indonesia’s human rights abuses.

New Zealand “needs to do more” as a country, he said, because New Zealand is a country which is meant to value human rights, respect the rule of law, freedom of speech and the right to self-determination in other parts of the world.

It is therefore time for New Zealand’s foreign policy on West Papua to change.

West Papua’s hope is Australia and New Zealand. This is a regional issue, this will never go away from your eyes and this is something you need to look at today. Review your foreign policy and look at West Papua.”

 

‘We are the gatekeepers’

“Australia and New Zealand need West Papua. We are the gatekeepers, and for security reasons, West Papua is very important,” Wenda said.

Catherine Delahunty, a Green Party MP who has campaigned strongly for West Papua on New Zealand’s political front, echoed Wenda’s views.

“They are insistent – the New Zealand government – that West Papua is part of the territorial integrity of Indonesia, so we can’t get past that critical issue.”

She said she therefore did not have much faith in the current government to step up and was looking for future leadership, such as through the Labour-Greens alliance, to move the campaign for West Papuan self-determination forward on the home front.

AUT doctoral student Stephanie Sageo-Tupungu of Papua New Guinea makes a presentation to Benny Wenda on behalf of the Pacific Media Centre. Image: Kendall Hutt/PMC

“I really do think we need a different government that actually has some fundamental commitment to human rights over and above trade and being part of the US military complex around the world. We have to have change to get change. It’s not going to happen through these guys.”

In her eight years in Parliament, Delahunty said the situation in WestPapua was the toughest she had had to face.

“This issue, for me, has been one of the most disturbing things I’ve ever worked on. It’s been one of the most horrible and one of the most powerful examples of the cynical use of power and the way in which people can just completely close their eyes.”

 

Mainstream media role

Both Wenda and Delahunty said in light of the resounding silence surrounding West Papuan media freedom during Indonesia’s hosting of World Press Freedom Day last week that raising awareness of West Papua was key for the world to finding out about the atrocities there.

The mainstream media had a large role to play in this, both acknowledged.

West Papua really needs the media in terms of the publicity. Media publicity is very important,” Wenda said.

Wenda said it was time for New Zealand’s mainstream to pick up the baton from smaller, independent news agencies and carry stories of West Papua’s atrocities themselves.

“I really hope the mainstream media here carries this. It’s very important. We need more mainstream media. They really need to pick up on this issue.”

Paris-based Reporters Without Borders (RSF) has reported that it was not unusual for both local and foreign journalists in West Papua to be threatened anonymously or by authorities. Data by the Alliance for Independent Journalists (AJI) has revealed there has been an increase in the number of assaults on journalists in the region over the past two years.

There were 78 violent attacks on journalists in 2016, up from 42 attacks in 2015 and 40 in 2014.

The AJI found only a few attackers from those 78 attacks had been brought to justice.

Only last week, independent photojournalist Yance Wenda was arrested and beaten by police while covering a peaceful demonstration, prompting condemnation from RSF that Indonesia was ‘double-dealing’ over media freedom.

‘Everything swept under the carpet’
Wenda said there was deep-seated inaction on Indonesia’s part because of its prejudice in prosecuting people who have attacked and tortured and beaten both West Papuans and also West Papuan journalists.

“Indonesia is getting away with impunity. Nobody is brought to justice. Everything is swept under the carpet.”

Delahunty reflected, however, that the world was seeing the lack of free and frank reporting play out in West Papua.

“We see the consequences of nearly fifty years of no honesty about West Papua and it’s just up the road. It breaks my heart, but it also fires me up because I really believe there are some very, very brave young people, including journalists, who are committed to this issue and I guess it’s that thing: if you have a voice, use it.”

This was Wenda’s call to an audience gathered at his talk at the Pacific Media Centre-hosted Auckland University of Technology on Tuesday evening.

“Today you are the messengers for West Papua.”

Wenda highlighted a “united” Pacific was key in raising awareness of the “Melanesian genocide” occurring in West Papua.

Benny Wendy with wantok students…representing a “united” Pacific for West Papua. Image: Del Abcede/PMC

 

‘United’ Pacific key

He called on his “brothers and sisters”, but was deeply thankful of the support given already by several Pacific nations for West Papua’s cause.

These nations raised grave concerns regarding human rights violations in West Papua at the 34th session of the United Nations (UN) Human Rights Council in March.

Recent declarations by both the Solomon Islands and Vanuatu were also acknowledged by Wenda.

“We cried for 50 years, but then these countries sacrificed to take on this issue.”

Wenda told the Solomon Islanders and the people of Vanuatu gathered they should “be proud” and that their action was something to “take away in your head and heart”.

Wenda also told the remainder of his audience it was “ordinary people” and “mostly young generations” who were needed to continue the fight, with social media being their greatest tool.

Delahunty added people power and the growing solidarity movement across the globe were also central.

“The only way they’ll speak and respond to this issue at all is if we have growing public pressure and that’s the job of all of us, both inside parliament and outside parliament to raise the issue and to make it something people will feel accountable for, otherwise we just ignore the plight of our neighbours and the killing, torture, environmental desecration and human rights abuses continue.”

Wenda and Delahunty both closed their interviews with a clear message for Indonesia: “Start talking, start listening, and stop thinking that you can ever brow beat people into the dust because you want their resources because in the end, the human spirit doesn’t work like that and these people will never give up. It’s up to us to support them.”

Kendall Hutt is contributing editor of Pacific Media Watch.

Free West Papua advocate Benny Wenda presents Pacific Media Centre Professor David Robie with a traditional “bilum” for his journalism about West Papuan freedom. Image: Kendall Hutt/PMC

‘We’ll not be safe with Indonesia,’ says West Papua’s Benny Wenda was originally published on PAPUAPost.com

Suara HAM Papua di Jenewa, Haluk: Delegasi Indonesia Berbohong!

Markus Haluk, Tim Kerja ULMWP dalam negeri. (Tabloidjubi.com)

Markus Haluk, Tim Kerja ULMWP dalam negeri. (Tabloidjubi.com)

JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Dalam sesi ke-27 Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review/UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 3 Mei 2017, delegasi Indonesia menyampaikan laporan perkembangan situasi HAM Papua dan tanah air umumnya.

Markus Haluk, salah satu tokoh Papua menilai laporan review HAM Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, dan delegasi RI dalam sidang UPR di Jenewa, hal biasa yang tidak cukup berpengaruh dalam tataran diplomasi luar negeri.

“Bagi bangsa Papua sudah biasa dengan penyangkalan seperti itu. Sebab dimana-mana pelaku kejahatan pada suatu bangsa tertentu tidak pernah akan mengakui perbuatannya,” ujar Haluk.

Pemajuan di bidang HAM dan demokrasi yang dimaksudkan delegasi Indonesia, menurut dia, tidak sesuai fakta.

“Demokrasi dan HAM hanya berlaku dari Sabang sampai Amboina dan tidak untuk bangsa Papua. Sebab fakta bahwa hingga saat ini khusus di rezim Jokowi-JK di West Papua masih terjadi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Juga pembungkaman ruang demokrasi, pembatasan media asing, diplomat, akademisi internasional mengunjungi Papua,” tuturnya.

Selain itu, sebut Haluk, dalam kepemimpinan Jokowi-JK, lebih dari 6.000 orang Papua ditangkap dan ditahan dan ada diproses hukum. Ratusan warga sipil ditembak dan banyak yang meninggal dunia. Sedangkan, pembangunan yang dijalankan tidak pro-rakyat Papua karena justru terjadi proses marginalisasi.

“Jadi, apa yang disampaikan oleh delegasi RI dalam UPR di Jenewa merupakan pembohongan publik,” tegasnya.

Delegasi RI dipimpin Retno L.P. Marsudi, bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan beberapa anggota lainnya dari sejumlah kementerian dan lembaga negara Indonesia hadir di Jenewa. Hal menarik kali ini karena kemungkinan setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika diplomat muda Nara Masista Rakhmatia tampil di Sidang Umum PBB pada September 2016 di New York, seperti mempermalukan Indonesia di hadapan para diplomat selevel pimpinan negara maupun menteri dari negara-negara Pasifik.

Sesi laporan review HAM Indonesia cukup panjang, delegasi Indonesia memaparkan kondisi riil, juga menjawab sejumlah respon dari negara-negara lain.

Bagi Papua, kata Haluk, laporan UPR Indonesia berbeda dari fakta. Ini dianggapnya sebagai bagian dari diplomasi yang kurang elegan. “Rakyat bangsa Papua menolak dan mengutuk segala kejahatan dan pembohongan pemerintah RI dalam UPR dan menuntut pemerintah segera memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi kedaulatan politik bangsa dan negara Papua,” tegas Haluk.

Dari Jenewa, Wensislaus Fatubun, Human Right Defender, mengabarkan bahwa telah mengamati langsung bahkan mendengar presentasi dan jawaban Pemerintah Indonesia terhadap persoalan HAM di West Papua (Nederland Nieuw Guinea) pada sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB, Rabu (3/5/2017).

“Kami mendengar langsung sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB bahwa Pemerintah menyampaikan soal Otonomi Khusus dan pendekatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya yang selama ini dilakukan, adanya akses jurnalis di West Papua serta upaya penyelesaian kasus Wamena, Wasior dan Paniai,” kata Wensi.

Dari jawaban tersebut, menurutnya, Pemerintah tampaknya masih melihat WestPapua dalam pendekatan pembangunan ekonomi saja dan tidak secara substansial menyelesaikan masalah West Papua dari sisi martabat dan HAM orang asli Papua.

Lanjut Wensi, Pemerintah Indonesia juga tidak transparan dalam menjelaskan tentang mengapa masih ada jurnalis yang ditahan, disiksa dan dideportasi keluar dari West Papua pasca Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Papua terbuka untuk wartawan asing.

Selain itu, dari pemaparan delegasi Indonesia tidak menjelaskan tentang apa yang menyebabkan lamanya penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai. “Argumentasinya terhadap tiga kasus tersebut hanyalah pencitraan atau diplomatic image saja di forum Internasional UPR sesi ini,” lanjutnya.

Bahkan tidak menjelaskan tentang masih ada enam orang asli Papua yang menjadi tahanan politik, pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat dari aktivis Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua.

“Kami berpendapat bahwa penjelasan Pemerintah Indonesia tentang WestPapua dalam sesi UPR ini terlihat masih sama dengan argumentasi Pemerintah Indonesia UPR yang lalu. Argumentasi Indonesia terhadap persoalan WestPapua masih diskriminatif dan rasis terhadap orang asli Papua, dan sangat tidak menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan orang asli Papua dalam upaya-upaya perlindungan dan penegakkan HAM di West Papua,” ungkapnya.

“Kami menilai bahwa terhadap West Papua, Pemerintah Indonesia masih menerapkan pendekatan sebagai negara kolonial. Sehingga, kami tidak memiliki harapan pada komitment Pemerintah Indonesia dalam menghormati dan melindungi martabat dan HAM orang asli Papua,” bebernya dalam press statement menanggapi Sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB.

Sembari menyambut baik 105 negara anggota PBB, khususnya 9 negara anggota PBB, yang memberikan pertanyaan, rekomendasi dan catatan terhadap persoalan HAM di West Papua, di bagian akhir, Wensi dan Filep Karma menulis, berdasarkan pada prinsip HAM sebagai tanggungjawab bersama, maka kami menyampaikan kepada komunitas internasional untuk terlibat aktif bersama-sama dengan orang asli Papua dan mendesak Pemerintah Indonesia dalam menghormati dan melindungi martabat dan HAM orang asli Papua.

 

REDAKSI

Suara HAM Papua di Jenewa, Haluk: Delegasi Indonesia Berbohong! was originally published on PAPUAPost.com

Sidang paripurna, Komisi I DPRP minta pemerintah dialog dengan ULMWP

Suasana Sidang Paripurna ke IV DPR Papua Terhadap LKPJ Gubernur Papua Tahun 2016, Selasa (9/5/2017) - Jubi/Arjuna

Suasana Sidang Paripurna ke IV DPR Papua Terhadap LKPJ Gubernur Papua Tahun 2016, Selasa (9/5/2017) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri menyatakan pemerintah perlu berdialog dengan United Liberation Movement for WestPapua (ULMWP), wadah yang selama ini gencar menyuarakan berbagai masalah Papua di kancah internasional.

Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR Papua, Kusmato ketika membacakan laporan komisinya dalam sidang paripurna ke IV DPR Papua terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2016, Selasa (9/5/2017) di ruang sidang DPRP.

“Persoalan HAM di Papua, bukan rahasia lagi. Sudah menjadi pembahasan di dunia internasional bahkan sampai ke PBB. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, harus duduk bersama mencari solusi,” kata Kusmanto.

Komisi I mendukung komitmen atau pernyataan gubernur, meminta pemerintah berdialog dengan ULMWP.

Komisi I menilai, masih terjadinya pelanggaran HAM di Tanah Papua dan belum juga ada penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan, mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.

“Komisi I DPR Papua mendukung sepenuhnya Pemprov Papua atau Gubernur Papua untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua,” kata Kusmanto.

Sementara Emus Gwijangge, anggota Komisi I DPR Papua kepada Jubi usai laporan komisinya mengatakan, pihaknya merasa perlu mengangkat hal tersebut, sebagai salah satu upaya mendorong pihak terkait menyatukan persepsi menyelesaikan berbagai masalah di Papua.

“Kami ingin mengingatkan pemerintah pusat, khususnya jangan pernah alergi dengan ULMWP. Suka tidak suka, wadah ini memang ada. Melakukan diplomasi di dunia internasional. Bagaimana agar pemerintah bisa duduk bersama bersama dengan ULMWP,” kata Emus. (*)

Reporter :Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Sidang paripurna, Komisi I DPRP minta pemerintah dialog dengan ULMWP was originally published on PAPUAPost.com

Perihal: MEDIA RELEASE: Papua Barat diangkat di ACP

brussels-west-papua-advocacy-team_5may2017

Untuk Segera Dirilis:

Isu pelanggaran hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri di Papua Barat naik ke tingkat internasional tertinggi dalam hampir lima puluh tahun, karena sebuah koalisi negara-negara Kepulauan Pasifik mengangkat wilayah yang dikuasai Indonesia di 79 negara anggota Afrika, Karibia, Pasifik Group of States dan meminta pemerintah berkumpul untuk bergabung dalam advokasi mereka.

3 Mei 2017

Brussels, Belgia – Negara-negara Kepulauan Pasifik di Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Nauru, Palau dan Kepulauan Marshall menyampaikan sebuah pernyataan bersama yang keras saat ini yang mengecam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, di Dewan Menteri Dari 79 anggota African Caribbean Pacific Group of States (ACP) dan menyerukan sebuah resolusi akhirnya yang mencakup dukungan hak penentuan nasib sendiri politik Papua Barat.

Pernyataan tersebut, yang dibuat oleh Johnny Koanapo, anggota dewan legislatif Vanuatu dan Sekretaris Parlemen untuk Kantor Perdana Menteri, merubuhkan ruang dewan yang penuh sesak saat ia secara grafis menggambarkan pelanggaran di Indonesia dan “genosida slow motion” Papua Barat . ”

Papua Barat, bagian barat New Guinea, pulau terbesar kedua di dunia, berada di bawah kekuasaan Indonesia sejak tahun 1960an.

Koanapo mengatakan bahwa ketujuh negara Pasifik “sangat prihatin [bahwa] masyarakat internasional telah mengabaikan suara rakyat Papua selama 50 tahun terakhir.”

ACP, katanya, adalah tempat yang tepat untuk mencari dukungan lebih jauh untuk keadaan sulit Papua Barat karena negara-negara Afrika dan Karibia adalah “pembela hak Papua yang tertua untuk menentukan nasib sendiri” dan secara konsisten berusaha membela orang Papua Melanesia karena mereka “Dilewatkan dari satu penjajah ke yang lain” lebih dari setengah abad yang lalu. ACP, yang didirikan pada tahun 1975, terdiri dari hampir semua bekas koloni itu sendiri.
Karena beberapa diantara ratusan delegasi dan staf negara mengangguk dalam kesepakatan yang kuat, Koanapo menyebut pemerintahan Indonesia dan sebuah negara besar yang didukung oleh negara sebagai “pemerintahan kolonial Apartheid” yang “perlahan tapi pasti” akan menghapus orang Papua Barat sebagai orang “Sementara … dunia berdiri.”
Perkiraan penduduk asli Papua Barat yang terbunuh selama masa pemerintahan Indonesia berkisar antara 10 dan 25 persen dari jumlah penduduk, katanya beberapa ratus ribu orang. Dia menambahkan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia sendiri telah menggambarkan tindakan negaranya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Koanapo berpendapat bahwa menurut sejumlah laporan “kematian tersebut dan semua tindakan terkait – penangkapan kekerasan terhadap pemrotes tanpa kekerasan, pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan, penghilangan, eksekusi ekstra-yudisial, intimidasi terhadap media Papua setempat, pembatasan Media asing dari wilayah ini – terus berlanjut selama 20 tahun demokrasi [Indonesia]. “Namun, Koanapo menambahkan:” perlombaan yang terlupakan ini masih harus diperjuangkan. ”
Di bawah kebijakan gerakan penduduk yang didukung negara, lebih dari dua juta orang Indonesia juga menetap di wilayah ini. Mereka sekarang melebihi jumlah penduduk asli Papua dan mendominasi ekonomi dan hampir setiap arena kehidupan di kota-kota, kota, daerah pesisir dan zona pertumbuhan pertambangan, penebangan, produksi gas dan minyak dan pertanian perkebunan.

Setelah pertemuan tersebut, Koanapo menyatakan bahwa diskusi hari ini “sekarang menetapkan kemungkinan besar sebuah resolusi mengenai keseluruhan masalah Papua Barat pada pertemuan dewan menteri ACP berikutnya”, yang dijadwalkan pada bulan November mendatang. Sejumlah menteri dan duta besar kemudian mendekati Koanapo untuk mengucapkan terima kasih atas pidatonya yang “luar biasa kuat”.
Selama beberapa tahun terakhir, koalisi negara-negara Kepulauan Pasifik, yang menggemakan orang-orang Papua Barat, berpendapat di tempat-tempat regional dan internasional bahwa pelanggaran-pelanggaran Indonesia tidak akan berakhir dengan hanya berfokus pada hak asasi manusia. Perlu ada tindakan penentuan nasib sendiri atau konflik yang benar, yang merusak Indonesia, dan juga Papua Barat, akan berlanjut tanpa batas waktu. ACP tampaknya akan sampai pada kesimpulan yang sama.

Ini adalah putaran keempat pembahasan ACP dan pembagian informasi tentang Papua Barat. Pertemuan ACP di subkomite dan tingkat duta besar selama dua bulan terakhir telah menimbulkan penegasan yang hampir universal mengenai dukungan kuat untuk penentuan nasib sendiri Papua Barat di antara delegasi dari Afrika dan Karibia.

Di Dewan Menteri saat ini, duta besar Papua Nugini Joshua Kalinoe, yang negaranya memiliki perbatasan sepanjang 760km dengan tetangganya yang kuat di Indonesia, merupakan satu-satunya delegasi yang berbicara mengenai ACP yang terus maju dalam resolusi seperti itu di bulan-bulan mendatang. Duta Besar PNG mengakui bahwa “tidak ada yang menyangkal bahwa pelanggaran hak asasi manusia sedang terjadi.” Dia menyarankan agar sebuah misi pencarian fakta ke Papua Barat mungkin diperlukan bagi ACP untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi tersebut.

Ambassa

Uskup Agung di Oceania prihatin masalah HAM Papua

Para Uskup Agung Anglican di Oceania yang

Para Uskup Agung Anglican di Oceania yang

Jayapura, Jubi – Para Uskup Agung Anglikan se Oceania berkumpul di Australia pékan ini. Mereka kemudian mengeluarkan pernyataan bersama terkait persoalan di kawasan Pasifik, diantaranya masalah Hak Asasi Manusia di West Papua, perubahan iklim dan kebudayaan.

Dalam pernyatan bersama yang diterima Jubi (Kamis, 9/3/2017), lima Uskup Agung, masing-masing Uskup Agung Philip Freier dari Australia, Uskup Agung Clyde Igara dari Papua New Guinea, Uskup Agung Winston Halapua dan Uskup Agung Philip Richardson dari Aotearoa, Selandia Baru dan Polinesia, dan Uskup Agung George Takeli dari Melanesia menyebutkan telah mendengar cerita pelanggaran HAM ”mengerikan” di West Papua.

“Seperti terjadi kesewenang-wenangan negara dan cejara telah terjadi pada mereka (rakyat West Papua),” kata Uskup Agung Clyde Igara usai bertemu di Tweed Heads, New South Wales.

Lanjutnya, para pemimpin agama suatu saat bisa saja dihakimi atas kelemahan mereka dalam mendukung keadilan di dunia ini.

“Pada kenyataannya, kita membiarkan apa yang dunia lihat sebagai kelemahan dalam kekuatan sebenarnya, yakni kebodohan,” lanjut Uskup Agung Clyde Igara.

Selain masalah di West Papua, pernyataan bersama lima Uskup Agung Oceania ini memperingatkan ancaman terhadap wilayah Oceania dari perubahan iklim. Secara keseluruhan bangsa Oceania akan kehilangan pulau tempt mereka tinggal beberapa tahun ke depan.

“Advokasi keadilan iklim dan tindakan harus menjadi prioritas yang paling mendesak untuk Anglikan Oceanic,” sebut Uskup Agung Philip Richardson.

Mereka mencatat bahwa ada empat wilayah di Oceania yang meliputi beberapa negara, lebih dari 1000 bahasa, dengan budaya yang kaya dan beragam, terancam karena perubahan iklim. Empat wilayah ini telah lama bersatu melalui jalinan sejarah dan persahabatan panjang, tapi saat ini mereka menghadapi masalah dengan latar belakang ketidakharmonisan.

Pernyataan bersama para Uskup Agung ini juga membahas tantangan pekerja musiman dan mobilitas tenaga kerja di Oceania dan bagaimana mereka kita bisa merespon dengan baik aktivitas pastoral dan perkembangan politik.

“Hubungan kami yang berkembang dengan komunitas Anglikan di seluruh Asia bisa diperdalam dan melihat ke depan untuk pertemuan dari Uskup Agung dari Komuni Anglikan di bulan Oktober 2017,“ ujar Uskup Agung Philip Richardson. (*)

Reporter :Victor Mambor
victor_mambor@tabloidjubi.com

Uskup Agung di Oceania prihatin masalah HAM Papua was originally published on PAPUAPost.com

Aksi Rakyat Papua Dukung Koalisi Negara Pasifik di Majelis Umum PBB.

IMG-KNPB

Rakyat Papua yang dimediasi KNPB saat memadati halaman Rusunawa Perumnas III Waena, Kota Jayapura. Digunakan fasilitas ini lantaran terus diblokade aparat kepolisian Indonesia, Senin, (19/09/2016) – Jubi/Abeth You

Jayapura, Jubi – Puluhan ribu rakyat Papua di Jayapura, Timika, Manokwari, Yahukimo, Merauke, Nabire, Fakfak, dan Sorong,  Senin (19/9/2016) beraksi menunjukkan dukungannya pada Koalisi negara-negara Pasifik untuk West Papua yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri Papua dan pelanggaran HAM ke Sidang Majelis Umum PBB, yang berlangsung hingga 25 September mendatang.

Di Jayapura, aksi yang difasilitasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) berlangsung di halaman Rusunawa Universitas Cenderawasih, Perumnas III Waena, dihadiri lebih dari seribu orang. Aksi mimbar bebas tersebut diisi oleh doa, pidato-pidato politik dan sosialisasi proses advokasi isu politik Papua di sidang Majelis Umum PBB.

Badan Pengurus Pusat KNPB, yang diwakili oleh Agus Kossay dan Mecky Yeimo, khusus menyoroti peran koalisi negara-negara Pasifik untuk Papua Barat yang sedang mendorong isu West Papua untuk dibicarakan di sidang Majelis Umum PBB.

“Proses ini menunjukkan perjuangan kita tidak berhenti di Melanesian Spearhead Group (MSG). Enam negara (Vanuatu, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Tuvalu, Tonga, dan Nauru) adalah negara-negara yang akan membawa isu hak penentuan nasib sendiri West Papua ke Majelis Umum PBB,” tuturnya di hadapan massa aksi yang setia berpanas-panasan sejak pukul 13.00 hingga selesai.  

Menurut Agus Kossay, rakyat Papua memang sudah memiliki hubungan keakraban dan pergaulan di Pasific (Melanesia) sejak dahulu sebelum Indonesia mengambil alih wilayah Papua sebagai koloninya. “Ras Melanesia sudah melakukan kerja sama dalam aspek baik secara politik dan social budaya di Pasific Selatan,” ujarnya.

Namun, lanjut Kossay, kontak-kontak insentif semakin berkurang ketika Indonesia menganeksasi Papua sejak 1963 hingga pelaksanaan PEPERA 1969 yang cacat hukum dan moral itu. “Lalu Indonesia memblokade komunikasi rakyat Papua dengan Pasifik,” tuturnya.

Dikatakan Kossay 54 tahun Indonesia menggunakan kekuatan kolonial untuk membatasi dan memisahkan rakyat Papua dari pergaulan dengan rakyat Melanesia di Pasifik, baik di forum regional maupun dalam sosial budaya.

“Padahal hubungan itu sudah dilakukan sejak tahun 1940-an sebelum Indonesia merdeka secara politik tahun 1945. Bahkan wilayah Nederland New Guinea (kini Papua Barat) pernah ikut terlibat secara resmi bergabung dalam South Pasific Confrence sejak 1947 hingga 1962,” ujarnya sambil menambahkan bahwa terdapat semangat untuk membebaskan wilayah-wilayah Pasifik dari penjajahan, dan membentuk pemerintahannya sendiri, di dalam konferensi tersebut.

Sementara itu Sekretaris I KNPB Pusat, Mecky Yeimo dikesempatan yang sama menghimbau agar rakyat Papua tetap bekerja keras untuk perjuangan menentukan nasib sendiri sebagai bangsa yang dihargai oleh bangsa lain di dunia, juga sebagai keluarga Melanesia dan Pasific.

Massa aksi menuntut PBB melakukan referendum ulang terhadap West Papua _ JUBI/Zely Ariane
Massa aksi menuntut PBB melakukan referendum ulang terhadap West Papua _ JUBI/Zely Ariane

“Kami rakyat Papua Barat juga mendukung penuh Pasific Island Forum (PIF) dengan harapan para pemimpin negara memperhatikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541,” katanya.

Mereka juga mendesak PBB agar segera mengirim tim pemantau Hak Penentuan Nasib sendiri (Self Determination) sesuai dengan deklarasi Westminster 3 Mei 2016 di Inggris. “Karena, pelaksanaan PEPERA tahun 1969 cacat hukum dan moral serta melanggar prinsip-prinsip act of free choice dalam perjanjian New York Agreement 1962,” tegas Mecky.

Aksi serupa berlangsung di beberapa daerah dalam bentuk turun ke jalan maupun mimbar bebas di sekretariatan.

Menurut keterangan Mecky Yeimo kepada Jubi, aksi secara umum berlangsung lancar walau beberapa penghadangan yang terjadi terhadap aksi turun ke jalan. “Ribuan orang di Yahukimo berhasil melakukan aksi, namun 13 orang semapt ditangkap aparat kepolisian, 5 diantaranya anak-anak, namun sudah dikelaurkan sore tadi. Merauke juga mengalami penangkapan sebanyak 82 orang, dan sudah dikeluarkan sore pukul 5 tadi,” ujar Mecky.(*)

 

si di di kota Semarang mendukung 7 negara Pasifik yang membawah masalah Papua di dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Semarang-Salatiga melakukan aksi di kota Semarang mendukung 7 negara Pasifik yang membawah masalah Papua di dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Aksi dimulai pukul 09:30 WIB dari titik kumpul di Patung Kuda Undip Peleburan aksi dipimpin oleh Zan Magay sebagai Koordinator dan Janu Adii, dalam orasi yang disampaikan secara bergantian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1960-an.

Rakyat Papua secara sadar memproklamirkan negra West Papua pada 1 Desember 1961 namun digagalkan melalui TRIKORA yang dikeluarkan oleh presiden Soekarno melalui komando operasi Jendral Soeharto, untuk menghilangkan nasionalisme orang Papua ribuan rakyat Papua dibunuh.
Saat ini pemerintah Indonesia sedang bersuara untuk memperpanjang PT. Freeport namun mahasiswa dan rakyat Papua menuntut agar ditutup. Karena PT. Freeport adalah pembawah malapetaka bagi rakyat Papua. Persoalan Freeport adalah Persoalan bangsa Papua. Karena PT. FI milik negara imprealis Amerika itu sebelumnya dilakukan kontrak karya secara sepihak antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 1967 padahal waktu itu Papua masih wilayah sengketa atau sebelum dilakukan PEPERA tahun 1969. Hal itu terbukti dalam pelaksanaan PEPERA yang tidak demokratis dari 8.800 orang Papua pada saat itu, dipilih hanya 1025 orang dan sebagian besar dikarantinakan dan hanya 125 orang yang memberikan hak suara.

Kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat bangsa Papua berlanjut sejak Papua dianeksasikan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dibawa rezim Soeharto yang berwatak militeristik wilayah Papua dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) terhitung 8 kali operasi dilancarkan akibatnya ribuan rakyat Papua Barat yang tidak berdosa dibunuh dan ribuan lainnya mengungsi ke Papua New Guinea.
Pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Arnold Clemens Ap, Dr. Thom Wainggai, Theys Hiyo Eluay, Kelly Kwalik, Musa Mako Tabuni dan lainnya masih belum dipertanggungjawabkan oleh negara.

Dan dalam momen pilkada kolonial, provokasi Aparat juga terjadi di kabupaten Intan Jaya mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 600 orang lainnya mengalami luka berat. Maka menuntut agar usut tuntas kasus tersebut.

Dari kesalahatan sejarah dan tindakan Aparat TNI/Polri, Kopassus dan kejahatan kemanusiaan secara sistemais dan terustruktur itu saat ini terjadi genosida atau rakyat bangsa Papua menju pada kepunuhan etnis dibawa Kolonialisme dan Militerisme Indonesia dan cengkraman imprealisme global yang mengeksploitasi sumber kekayaan alam tanah Papua.
Tidak ada jalan lain untuk selamatkan manusia dan alam Papua,.

Maka, Aliansi Mahasiswa Papua menuntut semua perusahaan Multi National Coorporation’s (MNC’s) yang melakukan ekplorasi dan eksploitasi di Tanah Papua dan mendesak PBB beserta pemerintahan Jokowi-Jk. untuk segera pertama memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Kedua tutup Freeport dan berikan Hak penentuan nasib sendiri dan ketiga usut tuntas kasus pelanggaran HAM di Papua. Keempat menarik militer (TNI dan Polri) organik dan non organik dari Tanah Pa­pua (Papua Barat) dan kelima usut tuntas aktor konflik sengketa Pilkada di Intan Jaya.

Dan aksi berakhir ini pada pukul 10: 50.
17021873_1276139112480455_3568355253961901436_n

FRI West Papua dan AMP aksi di 7 kota, dukung 7 negara Pasifik di Dewan HAM PBB

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Jayapura, Jubi – Mendukung sikap tujuh negara Pasifik terhadap persoalan West Papua di Dewan HAM PBB, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi di beberapa kota di Indonesia, Jumat (3/3/2017)
“Kami memberikan dukungan terhadap tujuh negara Pasifik. Kami berharap, masalah-masalah Papua di antaranya pelanggaran HAM harus dimasukkan dalam sidang PBB,” demikian ujar Samsi coordinator aksi FRI West Papua di Jakarta via teleponnya kepada Jubi, Kamis (2/3/2017).
Menurut Ketua AMP Kota Yogyakarta, Abbi Douw kepada Herman Degei yang melaporkan untuk Jubi dari Yogyakarta (3/3) aksi berlangsung di setidaknya di 7 Kota di Jawa dan Maluku Utara. “Selain di Yogyakarta, hari ini aksi di beberapa kota lain di Indonesia seperti Semarang, Malang, Jakarta, Bandung, Pulau Taliabu, dan Ternate. Kalau di Pulau Taliabu (Maluku Utara) kemarin juga mereka turun aksi dan hari ini,” ungkapnya.
Aksi solidaritas tersebut menyusul pidato Menteri Kehakiman dan Pembangunan Masyarakat Vanuatu, H.E. Hon Ronald Kay Warsal, mewakili 7 Negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan West Papua di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34, Rabu (1/3).
Baca: Tujuh negara Pasifik tuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua
“Tuan Presiden, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, kami serukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua,” ujar Warsal.
BAca: FRI West Papua dan AMP akan demo di kantor PBB Jakarta
Dalam pernyataan sikapnya, FRI West Papua dan AMP menyoroti beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang menjadi fondasi sejarah bagi berbagai masalah pelanggaran HAM di Papua selanjutnya. Peristiwa pelanggaran HAM tersebut seperti Trikora 1961, New York Agreement 1962, dan Pepera 1969.
Sejak saat itulah, tulis mereka, dominasi militer terus menguat di Papua dan pelanggaran HAM seperti pembunuhan Arnold Ap, Thomas Wanggai, Theys Eluway, Mako Tabuni, dan berbagai kebijakan operasi militer (DOM) penangkapan, penembakan kilat dan penyiksaan adalah konsekuensi dari dominasi tersebut.
Mereka juga menyebut Kontrak Karya PT. Freeport sebagai pelanggaran HAM karena dilakukan sebelum Pepera 1969 sehingga bersifat ilegal.

Aksi di Yogyakarta dan Semarang
Di Yogyakarta, menurut laporan Herman E. Degei kepada Jubi, Jumat (4/3), AMP Komite Yogyakarta bersama FRI-West Papua menggelar aksi Mimbar Bebas di Bundaran UGM Yogyakarta.
“Aksi mimbar bebas yang digelar mulai pukul 10.00-11.35 WIB itu dijaga ketat oleh ratusan gabungan Aparat Keamanan, Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Paguyuban Seksi Keamanan Kraton (FKPM Paksi Katon), juga Ormas Pemuda Pancasila Yogyakarta,” tulis Herman dalam pantauannya.
Bahkan, lanjutnya, sekitar pukul 11.09 WIB, seorang Mahasiswa Papua, Decki Derek Degei, nyaris direpresi oleh beberapa Ormas saat sedang menyebar selebaran aksi ke setiap pelintas jalan raya. Namun, Degei dilepaskan setelah Emanuel Gobai, Kuasa Hukum LBH Jogja bernegosiasi dengan pihak keamanan.
Setelah itu sempat terjadi adu mulut antara massa aksi dengan pihak Ormas. “Namun tak ada kekerasan fisik,” tulis Herman.
Di Semarang, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Semarang-Salatiga yang melakukan aksinya dari Patung Kuda Universitas Diponegoro Kota Semarang meyoroti soal PT. FI tersebut.
Koordinator aksi Zan Magay, mengatakan, “PT. FI milik negara imprealis Amerika melakukan kontrak karya secara sepihak antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 1967, pada waktu Papua masih wilayah sengketa,” ujarnya.
AMP Semarang-Salatiga dalam aksinya menyatakan tidak menghendaki PT. FI diperpanjang kontraknya. “Mahasiswa Papua menuntut agar ditutup. Karena PT. Freeport pembawa malapetaka bagi rakyat Papua,” ujar Magay.
Enam santri ikut ‘kawal’ aksi di Malang
Di Malang, seperti dilansir Merdeka.com (3/3) puluhan massa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan FRI West Papua sempat saling berhadapan dengan beberapa santri pondok pesantren di Balai Kota Malang berbendera merah putih, dengan pengawalan ketat pihak keamanan.
Massa AMP dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) membentangkan spanduk bertuliskan Aksi Bersama Mendukung Masalah Papua ke Dewan HAM PBB, Usir dan Tutup Freeport.
Juru bicara AMP dan FRI-West Papua, Wilson mengatakan, aksinya mewakili masyarakat Papua atas keresahan selama ini menyangkut eksploitasi SDA dan pelanggaran hak politik.
“Sumber daya alam milik masyarakat Papua, tapi sampai saat ini tidak dapat dinikmati masyarakat Papua,” kata Wilson dikutip merdeka.com, Jumat.

Sementara sebanyak enam orang yang menamakan diri santri Pondok Pesantren Yayasan Darul Hikmah Kebonsari Kota Malang bermaksud menghadang aksi AMP dan Fri West Papua tersebut. Mereka mengaku mengadang aksi yang dinilai mengancam disintegrasi bangsa itu.

Mereka mengawasi jalannya aksi dari awal hingga akhir. “Silakan kalau lebih jauh menghubungi pimpinan Pondok kami,” tegas Hadi Widiyanto, salah seorang santri tersebut. Dilansir Merdeka.com, para santri tersebut tampak membawa megaphone. Namun hingga aksi selesai tidak digunakan untuk berorasi.(*)

AGUSTUS BERDARAH PAPUA BERDUKA.INDONESIA ZONA DARURAT HAM.

wewonagalmore

Turut Berduka atas Meningalnya Almarhum Demokrasi

New York Agreement sebagai salah satu bentuk perjanjian dengan upaya yang dilakukan oleh pihak/para capitalis Amerika dan coloni indonesia yang di saksikan secara langsung oleh UNITEA.

Dalam perjanjian tersebut orang papua tidak dilibatkan, maka perjanjian tersebut adalah salah satu upaya yang dilakukan secara ilegal, demi kepentingan eksploitasi kekayaan alam bumi Papua, karena dalam perjanjian Roma Agreement pada poin ke 5 berbunyi bahwa; Amerika Serikat bertanggung jawab menanamkan modalnya di sejumlah BUMI di bidang eksplorasi sumber daya alam di Irian Barat.

Pepera pada tahun 1969 dua tahun sebelum yakni pada tahun 1967. PT Freeport sudah beroperasi di Amungsa – Tembaga Pura, Papua. Hal ini mengambarkan bahwa upaya amerika terhadap papua hingga menekan belanda agar segerah menyerakan papua ke pangkuan indonesia secara paksa melalui adalah demi kepentingan nilai ekonomi, namun upaya berasil sehinga melalui UNTEA Administrasi negara West Papua di serakan pada indonesia pada 1 mei…

Lihat pos aslinya 291 kata lagi

KNPB Timika.Sosialisasikan Referendum di Pomako.

 

Anak-anak turut hadir saat kampanye Referendum Papua.

                                                 ( Dok. KNPB Timika)

Kampanye tentang Papua Merdeka terus dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Di Timika, kampanye tersebut dihadiri warga dengan membawa selembar kertas putih bertuliskan “Surat Suara Referendum Papua Barat”.

Sekretariat KNPB Wilayah Timika dalam laporannya, menjelaskan, kegiatan kampanye referendum secara global dilakukan baru-baru ini kepada masyarakat Papua di kawasan Pelabuhan Pomako.

Warga suku Kamoro dan Asmat yang hadir di kesempatan itu nyatakan sikap mendukung perjuangan kemerdekaan. Mereka bahkan menolak dengan tegas pemilihan ala Indonesia, baik Pilgub, Pilkada tahun 2018 maupun Pilpres dan Pileg 2019.

“Kami tuntut hanya satu yaitu referendum saja,” ujar mereka sebagaimana ditulis dalam press release yang dikirim ke redaksi suarapapua.com.

Lanjutnya, “Kita tidak minta pembangunan infrastruktur, uang dan lain lain. Karena aspal dan bangunan tidak bisa digantikan dengan nyawa manusia.”

Jikapun pemerintah mau membangun infrastruktur, rakyat tidak persoalkan. “Boleh saja mereka bangun, tetapi ideologi merdeka tidak akan pernah matikan dengan apapun program Indonesia.”

 

Tidak hanya di wilayah Kabupaten Mimika, kegiatan kampanye sama juga diadakan di beberapa daerah lainnya dalam waktu berbeda.

 

REDAKSI.KNPB TIMIKA.

The post KNPB Sosialisasikan Referendum di Pomako Timika appeared first on Suara Papua.

Relokasi Suku Asmat Tidak Tabu

Oleh : Yosef Rumaseb)*

Saya memulai tulisan ini dengan mengutip opini Pater Dr. Neles Tebay dalam media online Suara Papua Com bejudul “Menyelamatkan Anak Papua” (baca :http://www.satuharapan.com/read-detail/read/menyelamatkan-anak-anak-papua).

Opini Dr. Neles Tebay mendorong dilakukannya dialog sektoral untuk membahas pembangunan kesehatan di Papua.

Saya mendukung ide Dr. Neles Tebay dengan memberi contoh tentang program yang bisa didiskusikan dalam skopa terbatas sebagai solusi atas wabah kesehatan di Kabupaten Asmat.

Masalah Kesehatan di Papua

Dr. Nelles Tebay memulai tulisannya demikian. Campak dan gizi buruk menyerang anak-anak Papua di Kabupaten Asmat, Papua. Akibatnya, sebanyak 70 anak Asmat telah meninggal dunia dan sekitar 15 ribu warga Asmat sedang menderita gizi buruk. Selain mengatasi kasus kesehatan ini, perlu dipikirkan suatu solusi jangka panjang yang dapat menyelamatkan anak-anak Papua dari berbagai macam penyakit yang mengancam kehidupannya.

Kematian anak-anak Papua dalam jumlah yang besar ini sangat memprihatinkan, tetapi bukan satu-satunya kasus kesehatan di tanah Papua. Juga bukan kasus pertama. Kasus kematian anak seperti ini  sudah banyak kali terjadi di berbagai kampung di tanah Papua, terutama di kampung-kampung yang terisolir. Dalam tahun 2017, misalnya, sebanyak 50 anak Papua meninggal di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, dan 35 anak Papua meninggal di kampung Yigi, Distrik Inikgal, Kabupaten Nduga. Kasus-kasus ini diketahui karena diberitakan oleh media masa.

Sebenarnya, banyak anak Papua yang meninggal dalam kesunyian, tanpa pemberitaan di media massa, di seluruh Tanah Papua.

Dialog Sektoral

Untuk menemukan solusi maka Dr. Neles mendorong dilakukan dialog sektoral yang difasilitasi pemerintah kabupaten.

Dr. Tebay menulis demikian : masalah kematian anak-anak Papua merupakan masalah kemanusiaan. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten perlu menyadari bahwa Pemerintah sendiri tidak mampu mengatasi kasus kematian anak-anak Papua. Pemerintah Daerah Kabupaten tidak boleh memandang dirinya atau dipandang sebagai satu-satunya institusi yang bertanggungjawab atas urusan kesehatan di Tanah Papua. Pemerintah bukan merupakan satu-satunya pemangku kepentingan (stakeholder), melainkan salah satu di antara banyak pemangku kepentingan yang lain.  Maka semua pemangku  kepentingan, terutama orang Papua, perlu diberi ruang untuk berpartisipasi dalam upaya menyelamatkan anak-anak Papua.

Ruang partisipasi para pihak ini dapat diciptakan melalui dialog sektoral. Dalam dialog ini semua pemangku kepentingan diundang dan dilibatkan untuk mengurus kesehatan. Dialog sektoral diadakan bukan hanya pada saat menghadapi kasus kesehatan yang besar, melainkan dilaksanakan setiap tahun dengan menghadirkan semua pemangku kepentingan baik dari Pemda seperti dinas kesehatan, pihak swasta seperti perusahan-perusahaan yang mengekspolitasi sumber daya alam Papua, maupun dari masyarakat seperti Lembaga keagamaan, lembaga gereja, lembaga adat, tokoh perempuan, dan pemuda. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang mengundang dan memungkinkan semua pihak dapat terlibat dalam upaya menangani masalah kesehatan dan memajukan hidup sehat di antara orang Papua.

Kontra Terhadap Dialog Sektoral

Opini yang menentang dilakukannya dialog sektoral pun ada. Antara lain dikemukakan oleh Ketua Dewan Adat Papua Yan Pieter Yarangga. Kepada media, Yarangga menyampaikan bahwa dialog sektoral dengan Presiden Jokowi tidak mampu menyelesaikan malah Papua kalau tidak membahas status politik Papua yang sudah menjadi persoalan sejak tahun 1963 (baca : https://www.braind.id/dialog-sektoral-tak-menyentuh-subtansi-persoalan-papua/). Pandangan ini hampir pasti akan ditolak oleh pemerintah pusat, karena bagi pemerintah pusat status politik Papua sudah final.

Opini Ketua Dewan Adat Papua ini merefleksikan pandangan kontra terhadap dialog sektoral jika itu dilakukan di level pusat dengan Presiden Jokowi. Namun demikian, patut disadari bahwa langkah untuk menangani masalah sektoral seperti masalah penyelamatan anak Papua di sektor kesehatan, di sektor ekonomi, sektor pendidikan tidak dapat ditunda. Penundaan yang berkepanjangan akan mengorbankan masa depan orang Papua.

Oleh karena itu, pemikiran Dr. Tebay untuk mendorong dibukanya ruang partisipasi multi pemangku kepentingan per sektor pembangunan ke level Pemda (baik provinsi maupun kabupaten) adalah ide cerdas yang patut dipertimbangkan sebagai solusi.

Dialog Sektoral Kasus Asmat

Sebagai contoh, saya angkat agenda penanganan kasus kesehatan di Kabupaten Asmat, sebagaimana saya sebut pada awal tulisan ini.

Untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut  maka Presiden Jokowi mengarahkan untuk dilakukan relokasi pemukiman Suku Asmat. Namun arahan Presiden ini ditolak oleh Gubernur Papua dan Bupati Asmat dengan alasan-alasan antropologi.

Ini menunjukkan bahwa arahan Presiden ini memiliki resiko. Program ini bukan hanya program berguna bagi msy Asmat tetapi juga akan berdampak thd reputasi Presiden di Papua, baik secara lokal, nasional maupun global. Bila sukses, rakyat sejahtera dan reputasi Presiden baik. Bila gagal, rakyat menderita dan reputasi Presiden rusak dan mungkin beliau akan memanen bukan lagi kartu kuning, tetapi kartu merah. Suatu resiko yang rentan terjadi di tahun politik sekarang. Karena itu, resiko kegagalan perlu dipetakan dan dicari solusi.

Contoh, kegagalan operasi koteka pada tahun 1970-an, yang coba dalam waktu singkat hendak mengganti koteka dengan program instan membagi-bagi baju dan celana (pakaian). Program itu di awal gagal karena menimbulkan masalah baru yaitu masalah penyakit kulit. Mereka dikasih satu pasang baju tanpa pakaian pengganti dan tanpa sabun. Pakaian dipakai hingga rusak di badan dan menimbulkan sakit kulit.

Contoh keberhasilan. Masa kecil saya di kampung Boma, hulu Sungai Mappi, Boven Digoel. Tahun 1952, missinaris bernama Ds. Droost membangun kampung itu di dataran tinggi milik suku Jair. Dia mulai dulu dengan bangun fasilitas publik (poliklinik, sekolah, gereja, ) dan rumah pegawai di bagian tengah kampung. Sesudah itu baru masyarakat adat dari beberapa suku diajak bergabung. Kampung itu awalnya tdk diatur dg baik. Perang antar suku selalu pecah pada beberapa hari sabtu, waktu mereka kembali dari dusun. Karena akses ke dusun, harus melewati pemukiman suku lain. Misionaris kemudian memisahkan suku2 (suku Jair/pemilik tanah ulayat kampung, suku auyu darat -pendatang, suku Tagiop – pendatang, suku Kombay – pendatang) ke lokasi pemukiman komunitas suku yang berbeda dan terpisah di mana mereka melingkar “mengepung” kompleks pegawai. Mereka tdk berinteraksi langsung karena dipisahkan oleh kompleks pegawai. Dan dari masing2 pemukiman, mereka punya akses yg aman ke dusun. Konfkin reda dan kampung itu berkembang pesat dan sekarang  jadi distrik di Kabupaten Boven Digoel.

Pola ini dipakai di beberapa kampung lain yg dibangun zending Gereja Reformasi seperti di kampung Kouh, Kawagit, Tiau. Di sekitarnya dataran rendah ber-rawa.

Namun demikian terdapat kemungkinan bahwa komunitas Suku Asmat sekarang sudah menjadi perkampungan yang sulit direlokasi sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Papua dan Bupati Asmat. Kemungkinan kegagalan ini bisa dipelajari juga dari kegagalan operasi koteka tahun 1970-an.

Oleh karena itu, sebaiknya dipikirkan dsn disiapkan pula alternatif rencana kedua. Plan B. Jika relokasi sulit dilakukan karena resiko buruk lebih banyak, maka Plan B bisa ditempuh.  Sebuah contoh sedang dikerjakan Pemda Bintuni dengan BP Tangguh program penataan pemukiman (baca :  http://www.cahayapapua.com/bp-indonesia-segera-bangun-ratusan-rumah-warga-sebyar/). Masyarakat tdk direlokasi tetapi lingkungan pemukiman ditata agar lebih sehat di mana ada berbagai fasilitas publik dan sanitasi (terutama air bersih).

Kunci keberhasilan ditentukan study awal. Saran saya, study multi disiplin perlu dilakukan antara lain dg libatlan antropolog.

Hikmah dari cerita ini, suatu dialog sektoral dalam bidang pembangunan kesehatan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan di Kabupaten Asmat.  Selain perlu konsultasi publik antara instansi terkait dengan tokoh adat dan agama, perlu pula survey utk membuat tata ruang yg baik utk cegah konflik dan jamin akses ke dusun. Alangkah baik jika pembangunan dimulai dg bangun fasilitas publik.

Dialog sektoral sebagai ruang partisipasi diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam menentukan program jangka panjang mengatasi masalah kesehatan di Kabupaten Asmat. Jika terjadi pemaksaan kehendak salah satu pihak, maka resiko kegagalan berpeluang terjadi. Demikianlah opsi relokasi, tidak tabu untuk dipertimbangkan dengan opsi lain. Untuk itulah dialog sektoral diperlukan.

Bintuni, 16 Februari 2018

 

* Penulis adalah Mantan Sekretaris Forum Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Irja se-Jawa bagi Amungme (1995-1996), Mantan Sekretaris Forum Komunikasi Generasi Muda Irja di Jkt (1997-1998), volunter Keadilan dan Perdamaian di Elsham sebagai kacung yang memfasilitasi dialog pimpinan lembaga berbagai agama di Papua (1996-2000), mendampingi tokoh adat muda Suku Amungme dalam proses membangun perdamaian (2000-2002), sekarang sebagai karyawan perusahaan swasta dengan fokus pada upaya membangun hubungan yang adil antara pemerintah – investor – masyarakat adat di Teluk Bintuni – Teluk Berau agar tidak ada lagi orang Papua yang dibunuh oleh para perampok SDA, tinggal di Biak.

The post Relokasi Suku Asmat Tidak Tabu appeared first on Suara Papua.

Jhon Gobai Pimpin Aliansi Mahasiswa Papua.

27657043_1674644202596681_5777917401824252576_nJhon Gobai, terpilih menjadi ketua umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Pusat. Informasi ini terungkap melalui informasi yang dibagikan melalui akun sosial media pribadi miliki ketua AMP Pusat sebelumnya, Jefry Wenda.

Informasi tersebut diunggah sang mantan ketua AMP melalui akun facebooknya pada Rabu (7/2/2018).

Dalam unggahannya tersebut Jefry mengucapkan selamat kepadda ketua AMP yang baru terpilih melalui kongres AMP Pusat yang diselenggarakan pada 2 – 6 Februari 2018 di asrama Kamasan, Yogyakarta.

“Secara pribadi, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya kamrade Jhon Gobai sebagai Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kamrade Dorlince Iyowau sebagai Sekertaris Umum I, Albert Mungguar sebagai Sekertaris Umum II dan kamrade Yusni Iyowau sebagai Bendahara serta biro-biro lainya dalam Kongres Nasional AMP Ke-IV yang, dilaksanakan Pada tgl 2 – 6 Februari 2018 di KAMASAN I Yogjakarta. Salam Pembebasan Nasional !!!,” ungkapnya.

Hingga berita ini disiarkan, redaksi suarapapua.com belum mendapatkan berita resmi dari para pengurus AMP Pusat.

 

Wene Tabuni: Sebelas Warga Nduga Dianiaya di Wamena

NiJAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Wene Tabuni, seorang aktivis dari Kabupaten Nduga melaporkan, pada tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 3:00 dini hari telah terjadi penghadangan warga Nduga yang hendak ke Nduga menggunakan tiga dari lima mobil extrada oleh pihak TNI di Distrik Napua kilo meter 7.

Warga yang dihadang, kata Wene, sebanyak 30 orang, terdiri dari anak-anak, ibu-ibu hingga laki-laki dewasa. Mereka menurut Wene, tidak hanya dihadang, tetapi ditahan lalu dianiaya.

Wene menuturkan kronologis kejadian, awalnya 30 warga Nduga hendak ke kampung di Nduga, dalam perjalanan menggunakan mobil extrada, ada satu pemuda yang hendak menumpang. Pemuda itu dicurigai oleh sopir mobil extrada bahwa membawa amunisi akhirnya menelepon ke Kodim 1702 Jayawijaya, sehingga pihak Kodim 1702 Jayawijaya menggunakan 3 mobil extrada melakukan penghadangan.

“Pemukulan terjadi, tidak membedakan anak kecil atau dewasa, semua rata-rata dipukul bahkan menggunakan popor senjata hingga jam 5 pagi. Lalu, pihak TNI serahkan ke Polres Jayawijaya. Sementara, 3 orang mahasiswa dipisahkan,” tutur Wene dari Wamena, Jumat (5/1/2018).

Tiga orang mahasiswa yang dipisahkan, jelas Wene, satu diantaranya dibawa ke Kodim 1702 dan satunya lagi ke Batalyon Wimanesili Wamena. Katanya, ibu-ibu dan anak-anak setelah ditahan di Polres Jayawijaya selama 8 jam (jam 9 pagi hingga 4 sore) lalu dipulangkan.

“Kemudian, tiga mahasiswa dibawa ke Polres Jayawijaya untuk diinterogasi, satu orang di pisahkan dalam keadaan borgol tangan dan dianiaya yang dituduh bawa amunisi. Setelah itu pihak TNI yang menangani hingga jam 10 malam dan dikembalikan ke Polres, dan Kapolres Jayawijaya meminta para korban berobat dulu lalu serahkan ke Polres,” tutur Wene menjelaskan kronologis kejadian.

“Sementara, pihak keluarga cek Wanggianus Murib salah satu dari 3 mahasiswa tadi di Polres, Kodim dan Batalion Wimanesili, tetapi mereka tidak memberitahu dan tolak menolak. Justru keluarga yang mengecek Wanggianus dinakut-nakuti dengan todongan senjata.”

Terpisah kata Wene, 2 dari 5 mobil extrada (3 sebelum ke Nduga sudah ditahan) yang lebih dulu ke Nduga ketika kembali ke Wamena ditahan di Pos TNI Distrik Napua. Semua penumpang diperiksa hingga sopir dipukul. Dalam pemeriksaan itu, menurut Wene, pihak TNI menemukan 8 butir amunisi didalam botol sabun B2-9 dan menuduh kepemilikannya adalah penumpang dalam mobil itu.

“Akibatnya, masyarakat dipukul dengan popor senjata hingga darah-darah. Termasuk anak-anak dan ibu-ibu dipukul. Ada handphone, pisau, KTP, Kartu Pelajar, uang disita. Jam 5 diarahkan ke Polres Jayawijaya untuk keperluan data dan dipulangkan jam 8 malam,” tutur Wene.

Setelah dipulangkan, keluarga mengantar mereka ke UGD RSUD Jayawijaya untuk berobat. Namun ada seorang anggota datang membatasi, sehingga keluarga memutuskan pulang. Pada esok hari (4/1/2018) pihak gereja memnfasilitasi untuk berobat di Apotik Yayasan GIDI dan korban dipulangkan ke rumah masing-masing.

Berikut nama-nama 11 orang orang yang mengalami luka serius akibat pemukulan: Abualak Kogoya (28), Jefri Gwijangge (27), Sije Wandikbo (17), Siminggen Wasiangge (27), Maniol Nimiangge (28), Karungganus Wasianggen (17), Iau Gwijangge (30), Sarian Wasiangge (28), Nariget Wasiangge (19), Natanus Kogoya (12), dan Tandanus Tabuni (15).

Sementara, Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Piter Reba ketika dihubungi suarapapua.com dari Jayapura, Jumat (5/1/2018) membenarkan kejadian tersebut. Namun Reba mengakui, pihak Polres Jayawijaya tidak melakukan penangkapan atau penahanan.

“Yang itu dilakukan oleh Pos TNI di Napua. Sementara persoalan masih di tangan TNI. Di kami satu yang diserahkan Batalyon Wimanesili. Yang ini kami belum bisa tangani karena tidak ada unsur pidana,” kata Kapolres di ujung telepon seluler.

Kata Kapolres Jayawijaya, penahanan satu orang itu bersifat pengamanan atas permintaan sendiri.

Pewarta: Elisa Sekenyap

Perkebunan Sawit Hilangkan Hak Hidup Masyarakat Adat Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Papua kini dikuasai investor kelapa sawit. Sebagai salah satu wilayah yang hingga kini terus bertambah ekspansi perkebunan kelapa sawit, diprediksi akan muncul banyak dampak buruk terhadap masyarakat adat Papua.

Siaran pers bersama Sawit Watch, Jubi Papua dan Walhi Papua mengungkapkan kecenderungan itu berdasarkan data bahwa seiring peningkatan produksi minyak sawit mentah (CPO) disebabkan oleh ekspansi yang terus meningkat, dari sekitar 6,5 juta hektar di 2006 menjadi 13,5 juta hektar pada tahun 2013, Indonesia mencatatkan dirinya sebagai negara yang memiliki luasan perkebunan sawit sekaligus penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Tercatat pada tahun 2017, sektor ini berkontribusi lebih dari 18 Milyar USD atau setara dengan sektor Migas yang dalam periode yang sama ini juga menghasilkan sekitar 18 Milyar USD. Tingginya pendapatan dari sektor ini berdampak pada semakin gencarnya pemerintah memberikan ijin untuk para investor tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari perluasan perkebunan sawit.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit menyebabkan hilangnya tutupan hutan di Tanah Papua. Itu terlihat jelas dari data Pemerintah Provinsi Papua bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Papua saat ini adalah 958.094,2 ha. Ini belum termasuk Papua Barat. Sedikitnya 79 perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah tersebar di berbagai daerah, antara lain Jayapura, Keerom, Merauke, Boven Digoel, Mappi, Mimika, Nabire, Sarmi, Waropen, dan Yahukimo. Luasan terbesar terdapat di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel.

Diprediksi, luasan perkebunan sawit akan terus bertambah mengingat ada keterbatasan lahan di wilayah lain seperti Sumatera dan Kalimantan, selain itu ada kebijakan memperluas perkebunan sawit di Papua mencapai 5 juta ha.

“Kalau hal ini benar-benar terealisasi, maka bukan tidak mungkin hutan dan segala keberagaman yang ada di dalamnya akan hilang,” kata Maryo Saputra Sanuddin, kepala Divisi Kampanye Sawit Watch, tidak lama ini.

Sawit Watch mencatat, dampak serius dan paling sering ditimbulkan dari perluasan perkebunan sawit di Indonesia saat ini adalah konflik pertanahan yang tak berkesudahan. Tiadanya transparansi pada proses perijinan dan tiadanya rencana yang jelas dan terukur untuk sektor ini berakibat pada mudahnya mendapatkan ijin untuk perkebunan sawit di Indonesia. Akibat dari konflik ini adalah kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan tanahnya, konflik terbuka antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah yang dilindungi oleh oknum aparat keamanan.

Berdasarkan pengamatan Sawit Watch, pengembangan perkebunan kelapa sawit saat ini tidak lagi berada di Pulau Sumatera atau Kalimantan, tetapi sudah beranjak ke wilayah Indonesia Timur, mulai dari Maluku, Sulawesi, Papua Barat dan Papua.

“Proses alih fungsi lahan, hutan dan tempat hidup masyarakat (adat atau pun lokal) menjadi perkebunan kelapa sawit saat ini sedang terjadi, dan salah satunya di Provinsi Papua,” ujar Maryo Saputra Sanuddin, kepala Divisi Kampanye Sawit Watch, tidak lama ini.

Data Sawit Watch menyebutkan luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua saat ini adalah 958.094,2 (belum termasuk Papua Barat) dengan 79 perusahaan perkebunan. Besarnya angka luasan yang ada saat ini tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah di tahun yang akan datang.

“Luas perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini di provinsi Papua akan terus bertambah, mengingat luas hutan yang ada di Papua juga tergolong besar. Jika pemerintah setempat tidak berhati-hati dalam memberikan ijin, maka bukan tidak mungkin hutan dan alam yang indah di Papua hanya menjadi cerita buat anak cucu di kemudian hari,” ungkapnya.

Ia menguraikan fakta saat ini saja dampak yang terjadi akibat dari perkebunan kelapa sawit yang masuk di wilayah Papua, antara lain terjadi konflik pertanahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, kriminalisasi oleh perusahaan kepada masyarakat.

“Tentu juga dampak lingkungan berupa banjir atau kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi bukti yang dapat dilihat di berbagai media saat ini,” kata Maryo.

Meski investasi perkebunan sawit untuk membangun satu daerah tentunya penting, tetapi jauh lebih penting adalah melindungi masyarakat dari berbagi persoalan yang terjadi di sektor ini.

“Berapapun pendapatan yang diterima dari investasi perkebunan sawit tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari investasi ini bagi anak dan cucu orang Papua di kemudian hari,” ujar Aish Rumbekwan dari Walhi Papua.

“Tidak lagi memberikan ijin pada sektor ini merupakan langkah yang harus dilakukan saat ini, dan memaksa perusahaan untuk melakukan intensifikasi atau mengembangkan perkebunan yang sudah ada saat ini dan bukan lagi meminta ijin untuk melakukan perluasan,” tegas Rumbekwan.

Selain itu, melibatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan perkebunan merupakan satu hal yang wajib dilakukan. “Sehingga ketika habis masa berlaku ijin perusahaan, tanah dikembalikan kepada masyarakat dan masyarakat dapat melanjutkan usaha tersebut,” lanjut Maryo.

Berangkat dari masih banyaknya persoalan yang terjadi di sektor ini, khususnya di Papua, maka kami memandang perlu ada tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.

Dalam siaran pers bersama dikemukakan beberapa hal sebagai langkah urgen yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Pertama, segera melakukan inventarisasi, pemetaan, dan tata batas wilayah, baik administratif maupun adat di Tanah Papua sebagai prioritas utama. Hal ini juga menjadi salah satu mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, dimana hutan adat bukanlah atau tidak lagi menjadi bagian dari kawasan hutan yang selalu merujuk pada entitas negara sebagai pemiliknya. Di sisi lain, proses ini juga akan menjamin keamanan dan kepastian investasi, serta meminimalisir terjadinya tumpang tindih antara izin konsesi dengan tanah adat.

Kedua, segera melakukan proses monitoring dan evaluasi izin dan konsesi perusahaan sawit yang sudah beroperasi selama ini untuk memastikan bahwa operasi perusahaan ini telah dilakukan telah sesuai dengan tata aturan serta standar yang berlaku.

Ketiga, mendorong pemerintah segera membentuk kelembagaan penyelesaian konflik tenurial yang bersinergi dengan kelembagaan adat, untuk mengakomodir dan mengakselerasi proses penyelesaian konflik yang terjadi selama ini.

Keempat, tidak lagi mengeluarkan ijin dalam bentuk apa pun kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Kendati di satu sisi Papua benar-benar membutuhkan rencana pembangunan dan investasi yang diharapkan mampu mengangkat penghidupan orang Papua agar dapat lebih meningkat dan sejahtera dengan bekerja di perkebunan sawit, baik sebagai buruh maupun sebagai petani plasma, namun dari sisi lain, ada kekhawatiran besar bahwa orang asli Papua hanya akan menjadi penonton karena tidak mampu untuk berpartisipasi dan terlibat dalam sektor industri ini.

“Kekhawatiran itu terutama karena situasi ini akan memicu lompatan budaya yang sangat cepat, sehingga orang asli Papua tidak akan mampu untuk berakselerasi dan akan tertinggal jauh. Faktor utama adalah ketergantungan orang asli Papua terhadap alam dan hutan sebagai sumber penghidupan utama mereka,” bebernya.

Hal ini tak terlepas dari berbagai ungkapan orang Papua terhadap hutan dapat menunjukkan eratnya pola relasi ini, seperti alam dan hutan adalah ibu, alam dan hutan adalah gudang atau lumbung, yang mampu melindungi dan memenuhi kebutuhan orang Papua.

Perlu diketahui, hilangnya hutan dan alam beserta seluruh keanekaragaman hayatinya akibat perubahan fungsi atau konversi menjadi perkebunan sawit merupakan ancaman dan akan memicu terjadinya kerentanan yang luar biasa bagi orang asli Papua. Hilangnya hutan dan rawa dimana orang Papua biasa mendapatkan sagu sebagai sumber pangan (karbohidrat) utama, berburu untuk mendapatkan hewan buruan sebagai sumber protein utama, berbagai hasil hutan seperti rotan, kayu, nibung, dan lain sebagainya untuk kebutuhan sandang dan papan, serta sumber obat-obatan alam, akan secara signifikan menggerus kesejahteraan dan kualitas hidup orang asli Papua.

“Banyak pengalaman tentang hal ini. Sejak awal perkebunan sawit masuk Papua, yaitu periode 1982 saat PT Perkebunan Nusantara II masuk ke Manokwari dan Arso tahun 1992,” urainya.