Cara Melawan Pasal Makar

Foto: Aktivis Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarat

PASAL MAKAR (Pasal 106, 110, 160, 212 dan 216 KUHP) – bagi rakyat Papua – merupakan sesuatu yang tidak asing lagi. Ia dikenal sebagai senjata pamungkas yang selalu dipakai oleh penguasa NKRI untuk mematahkan setiap gerakan bernuansa demokrasi, hak azasi manusia dan perjuangan mencari keadilan di Tanah Papua. Pasal Makar telah menjadi satu-satunya instrumen hukum yang selalu dipakai untuk menyelamatkan sistem busuk yang dibangun penjajah di Tanah Papua. Oleh karenanya, menjadi tugas Rakyat Papua untuk merumuskan cara yang tepat untuk Melawan Pasal Makar. Perlawanan terhadap pasal ini menjadi penting karena ia merupakan perintang utama di jalan menuju pembebasan sejati yang diimpikan rakyat Papua selama ini.

Dilihat dari akar dan sejarah kemunculannya, Pasal Makar adalah sebuah pasal yang diciptakan secara khusus oleh Penjajah Belanda untuk membungkam dan mematikan setiap perlawanan rakyat di berbagai daerah jajahannya. Rakyat Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Timor Barat dan Maluku yang menjadi koloni Belanda di kawasan Nusantara pun tidak luput dari jeratan pasal ini. Kalau kita membongkar sejarah Indonesia, kita akan mendapati fakta bahwa semua pemimpin mereka yang melawan Belanda dijerat dengan pasal ini.

Ketika Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan sebagai hadiah tidak langsung dari Jepang dan Sekutu pada tanggal 17 Agustus 1945, Pasal Makar yang dipakai pada jaman Belanda pun diadopsi dan dipakai dalam menjaga keutuhan NKRI. Mengapa? Karena penguasa republik terkutuk ini sadar bahwa apa yang dikenal dengan Indonesia adalah sebuah proyek bernegara yang belum final. Soekarno yang bernaluri ekspansionis bermaksud mencaplok banyak wilayah lain di luar wilayah Proklamasi 1945 (Sabang–Amboina). Sebagai konsekwensinya, daerah-daerah yang dicaplok itu akan memperjuangkan kemerdekaannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Indonesia. Nah, disinilah Pasal Makar akan berfungsi secara otomatis! Mereka yang melawan penjajah akan dianggap sebagai penghasut yang melawan pemerintahan yang sah. Siapakah Pemerintahan yang sah? Siapakah mereka yang melawan pemerintahan yang sah? Jelas, pemerintahan yang sah adalah kaum penjajah dengan Jakarta sebagai ungkapan utamanya sedangkan mereka yang melawan pemerintahan yang sah adalah kaum terjajah (daerah-daerah yang dicaplok setelah Proklamasi 1945) – termasuk Papua!

Dimana-mana, Kaum Penjajah dan Kaum Terjajah adalah dua kelompok yang tidak pernah bersatu karena kepentingan mereka selalu bertentangan untuk selama-lamanya dan hanya bisa diselesaikan lewat perang. Kepentingan kaum penjajah adalah bagaimana membasmi mereka yang dijajah kemudian menguasai semua milik mereka – terutama tanah dan kekayaan alam – dan membuat dirinya menjadi pribumi baru diatas tanah caplokan itu, sementara kepentingan kaum terjajah adalah menyelamatkan diri mereka dari ancaman pemusnahan oleh kaum penjajah. Upaya penyelamatan diri inilah yang oleh kaum penjajah dinamakan MAKAR.

Pasal Makar sendiri membutuhkan media untuk tetap hidup. Ibarat Ikan yang hanya dapat hidup dalam air, Pasal Makar juga hanya dapat hidup dalam media yang bernama NEGARA. Tanpa Negara, Pasal Makar tidak akan ada artinya. Ia tidak akan dipraktekkan karena media tempat dia ada dan hidup tidak ada. Perlu dikatakan disini bahwa Negara – yang merupakan media untuk berkembang dan hidupnya Pasal Makar – adalah sebuah senjata yang selalu dipakai oleh kelas, ras atau kelompok berkuasa untuk melawan kelas, ras atau kelompok lemah dalam negara tersebut. Salah satu kelompok yang lemah adalah kaum terjajah dan negara bertugas untuk menghancurkan mereka. Negara harus menjaga agar mereka tidak boleh bangkit melakukan perlawanan. Negara harus mengontrol setiap gerakan mereka dan menempatkan gerakan itu dalam kerangka hukum yang berlaku.

Sama seperti Ikan yang hanya bisa hidup kalau ada air dan Pasal Makar yang hanya bisa hidup kalau ada Negara, Negara pun membutuhkan media untuk tetap hidup dan mengembang-biakkan kekuasaannya. Media ini adalah Kekerasan dari instrumen pemaksa (tentara, polisi, pengadilan dan penjara) dan Legitimasi dari rakyat dalam wilayah Negara itu. Legitimasi dari rakyat hanya bisa diperoleh lewat Pemilihan Umum atau Pemilu dan cara ini berlaku baku dalam setiap Negara yang menganut paham demokrasi.

Rakyat terjajah sering dibodohi oleh kelompok-kelompok makan-minum bernaluri vampir – pemakan bangkai – untuk berjuang mencari keadilan dalam Negara yang sepenuhnya berada dalam kendali kelas, ras dan kelompok berkuasa. Mencari keadilan dalam Negara dimana kendali Negara tersebut sepenuhnya berada dalam tangan kelas, ras atau kelompok berkuasa adalah mimpi di siang-bolong dan dapat dikatakan sebagai upaya menjaring angin. Dalam beberapa kasus memang ada hukum dan keadilan yang tiba-tiba berpihak kepada kelas, ras dan kelompok terjajah, tetapi itu hanyalah strategi penjajah untuk menenangkan kaum terjajah, melemahkan perjuangan mereka, memecahbelah persatuan dan konsentrasi mereka dan dengan demikian, penjajahan bisa dilanjutkan dengan leluasa.

Dalam melawan Pasal Makar, konsentrasi dan energi rakyat terjajah hendaknya diarahkan untuk melumpuhkan Negara dengan cara tidak berpartisipasi dalam Pemilu. Pemilu merupakan cara untuk mendulang legitimasi dari rakyat dan apabila dibiarkan sukses dengan dukungan penuh dari kaum terjajah maka sudah bisa dipastikan dengan tepat bahwa Pasal Makar akan tetap hidup. Apabila kondisinya seperti begini maka jelas bahwa kesalahan ada pada kaum terjajah sendiri karena sebenarnya mereka sendiri-lah yang memberikan peluang bagi hidupnya Negara lewat Pemilu dan selanjutnya Negara menghidupi Pasal Makar.

Untuk kasus Papua saat ini, Pemilu 2009 tinggal hitungan hari dan adalah Hak dan Kewajiban rakyat Papua untuk tidak terlibat didalamnya. Terlibat dalam Pemilu 2009 artinya memberikan legitimasi bagi keberadaan NKRI di Papua untuk lima tahun kedepan. Hidup-Mati anda akan diatur sesuka hati oleh Penguasa Republik terkutuk ini. Mereka akan terus mencaplok tanah anda, membasmi anda dengan berbagai macam cara, memenuhi tanah ulayat anda dengan para pendatang, membasmi hutan anda sehingga perut anda sepenuhnya dikendalikan oleh supermarket dan toko-kios milik pendatang, mereka akan membuat anda saling berkelahi gara-gara dana BLT, mereka akan terus menghisap anda lewat biaya pendidikan dan biaya pengobatan yang sangat mahal dalam semangat Otonomi Khusus. Dan, apabila anda mengorganisir kekuatan untuk melawan penguasa bejat ini maka Pasal Makar (Pasal 106, 110, 160, 212 dan 216 KUHP) siap dipakai untuk mengikat leher anda!***

Manuel Nek Nek, Penulis Lepas tinggal di Namangkawawi

Sumberpe pelitapapua

Iklan