Belum Lama Jokowi Berkunjung ke Tanah Papua, OAP Kembali Dibunuh.

realitas HAM di Tanah Papua-2

Wakil Bangsa Papua – Euforia menyambut kedatangan Presiden Jokowi meninjau pengerjaan jalan trans Papua tampak (seolah-olah) mempertegas komitmen Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan dan tuntutan penuntasan pelanggaran HAM di Tanah Papua seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia di forum UPR (Universal Periodic Review) Dewan HAM PBB, Retno L.P. Marsudi, yang memimpin Delegasi RI bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly di Jenewa, pada tanggal 3 Mei 2017.

Dalam forum HAM PBB tersebut, delegasi Pemerintah Indonesia menyampaikan tema besar penuntasan masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan pemenuhan hak sosial/budaya  di masyarakat Papua, yang diwujudkan kedalam pembangunan infrastruktur (pembangunan jalan trans Papua, pasar mama-mama) dan penyediaan fasilitas KIP/KIS bagi masyarakat yang tidak mampu di Tanah Papua.

Laporan delegasi Pemerintah Indonesia di forum UPR, seperti mempertegas simplifikasi masalah pelanggaran HAM yang terus terjadi disetiap tahun, baik dalam skala besar (seperti tragedi wasior 2001, tragedi wamena 2003, tragedi Paniai 2014) maupun kasus yang terjadi dalam skala kecil dan sporadis seperti peristiwa tewasnya saudara Pius Kulua (laki-laki 30 Tahun) beserta korban luka berat saudara Yowenus, pada tanggal 19 Mei 2017.

Peristiwa tewasnya saudara Pius Kulua menambah daftar panjang tewasnya warga sipil di Tanah Papua akibat tindakan sewenang-wenang aparat kepolisian. Menurut saksi mata, peristiwa pembunuhan itu terjadi pada pukul 11.30 malam di depan Rumah Sakit Harapan. Menurut saksi, terdapat sekitar 13 orang anggota polisi yang sempat menahan kendaraan motor saudara Pius dan Yowenus. Dalam peristiwa tersebut, saudara Pius tewas ditempat akibat mendapat luka tusukan dibagian lambung, sedangkan saudara Yowenus mendapatkan serangan benda tajam dibagian kepala, punggung dan juga kedua lengannya, dan kondisinya mengalami luka serius.

Pesan naratif yang serba baik yang disampaikan oleh delegasi Pemerintah Indonesia ke forum PBB, terkait komitmen Pemerintah menuntaskan masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua, melalui pendekatan kesejahteraan “PAN Infrastruktur/ PAN Nawacita” merupakan bentuk kebohongan besar Pemerintah di forum internasional. Hak untuk tidak dibunuh dan disiksa merupakan hak asasi yang bersifat mendasar (pemberian Tuhan Yang Maha Esa), yang tidak boleh dibarter dengan isu program infrastruktur yang tengah dikerjakan oleh Pemerintah Pusat.

Pertanyaan yang paling mendasar, percepatan infrastruktur untuk siapa, jika setiap saat warga sipil OAP di Tanah Papua terus mengalami pengurangan populasi (meningkatnya angka mortalitas) akibat tewas dibunuh atau mengalami perampasan hak hidup oleh alat negara.

Pernyataan delegasi Pemerintah Indonesia yang telah sukses meratifikasi berbagai konvesi internasional terkait HAM, bukanlah barang baru dan mengejutkan kita semua (yang katanya mendapatkan apresiasi dari 103 negara peserta). Sebab, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A juga menyiratkan pesan yang sama agar setiap orang/organ negara di wilayah kesatuan republik Indonesia untuk menghormati “the right to life…, article 3, the universal declaration of human rigths” seperti yang disebutkan dalam redaksi berikut ini:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” Pasal 28A UUD 1945.

Dasar konstitusi negara secara tegas menyebutkan bahwa setiap manusia, sejak dirinya dilahirkan mempunyai hak yang sama terkait “hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya“. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat “menghilangkan” nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Bahkan alat negara yang diberi wewenang “besar” sekalipun seperti institusi kepolisian, dalam hal menjalankan fungsinya terkait fungsi keamanan dalam negeri, fungsi ketertiban masyarakat, fungsi tertib dan tegaknya hukum, wajib dijalankan dengan berpedoman pada penghormatan dan menjunjung tinggi human Rights.

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia” Pasal 4 UU Kepolisian RI..

Iklan