AGUSTUS BERDARAH PAPUA BERDUKA.INDONESIA ZONA DARURAT HAM.

wewonagalmore

Turut Berduka atas Meningalnya Almarhum Demokrasi

New York Agreement sebagai salah satu bentuk perjanjian dengan upaya yang dilakukan oleh pihak/para capitalis Amerika dan coloni indonesia yang di saksikan secara langsung oleh UNITEA.

Dalam perjanjian tersebut orang papua tidak dilibatkan, maka perjanjian tersebut adalah salah satu upaya yang dilakukan secara ilegal, demi kepentingan eksploitasi kekayaan alam bumi Papua, karena dalam perjanjian Roma Agreement pada poin ke 5 berbunyi bahwa; Amerika Serikat bertanggung jawab menanamkan modalnya di sejumlah BUMI di bidang eksplorasi sumber daya alam di Irian Barat.

Pepera pada tahun 1969 dua tahun sebelum yakni pada tahun 1967. PT Freeport sudah beroperasi di Amungsa – Tembaga Pura, Papua. Hal ini mengambarkan bahwa upaya amerika terhadap papua hingga menekan belanda agar segerah menyerakan papua ke pangkuan indonesia secara paksa melalui adalah demi kepentingan nilai ekonomi, namun upaya berasil sehinga melalui UNTEA Administrasi negara West Papua di serakan pada indonesia pada 1 mei…

Lihat pos aslinya 291 kata lagi

Iklan

KNPB Timika.Sosialisasikan Referendum di Pomako.

 

Anak-anak turut hadir saat kampanye Referendum Papua.

                                                 ( Dok. KNPB Timika)

Kampanye tentang Papua Merdeka terus dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Di Timika, kampanye tersebut dihadiri warga dengan membawa selembar kertas putih bertuliskan “Surat Suara Referendum Papua Barat”.

Sekretariat KNPB Wilayah Timika dalam laporannya, menjelaskan, kegiatan kampanye referendum secara global dilakukan baru-baru ini kepada masyarakat Papua di kawasan Pelabuhan Pomako.

Warga suku Kamoro dan Asmat yang hadir di kesempatan itu nyatakan sikap mendukung perjuangan kemerdekaan. Mereka bahkan menolak dengan tegas pemilihan ala Indonesia, baik Pilgub, Pilkada tahun 2018 maupun Pilpres dan Pileg 2019.

“Kami tuntut hanya satu yaitu referendum saja,” ujar mereka sebagaimana ditulis dalam press release yang dikirim ke redaksi suarapapua.com.

Lanjutnya, “Kita tidak minta pembangunan infrastruktur, uang dan lain lain. Karena aspal dan bangunan tidak bisa digantikan dengan nyawa manusia.”

Jikapun pemerintah mau membangun infrastruktur, rakyat tidak persoalkan. “Boleh saja mereka bangun, tetapi ideologi merdeka tidak akan pernah matikan dengan apapun program Indonesia.”

 

Tidak hanya di wilayah Kabupaten Mimika, kegiatan kampanye sama juga diadakan di beberapa daerah lainnya dalam waktu berbeda.

 

REDAKSI.KNPB TIMIKA.

The post KNPB Sosialisasikan Referendum di Pomako Timika appeared first on Suara Papua.

Relokasi Suku Asmat Tidak Tabu

Oleh : Yosef Rumaseb)*

Saya memulai tulisan ini dengan mengutip opini Pater Dr. Neles Tebay dalam media online Suara Papua Com bejudul “Menyelamatkan Anak Papua” (baca :http://www.satuharapan.com/read-detail/read/menyelamatkan-anak-anak-papua).

Opini Dr. Neles Tebay mendorong dilakukannya dialog sektoral untuk membahas pembangunan kesehatan di Papua.

Saya mendukung ide Dr. Neles Tebay dengan memberi contoh tentang program yang bisa didiskusikan dalam skopa terbatas sebagai solusi atas wabah kesehatan di Kabupaten Asmat.

Masalah Kesehatan di Papua

Dr. Nelles Tebay memulai tulisannya demikian. Campak dan gizi buruk menyerang anak-anak Papua di Kabupaten Asmat, Papua. Akibatnya, sebanyak 70 anak Asmat telah meninggal dunia dan sekitar 15 ribu warga Asmat sedang menderita gizi buruk. Selain mengatasi kasus kesehatan ini, perlu dipikirkan suatu solusi jangka panjang yang dapat menyelamatkan anak-anak Papua dari berbagai macam penyakit yang mengancam kehidupannya.

Kematian anak-anak Papua dalam jumlah yang besar ini sangat memprihatinkan, tetapi bukan satu-satunya kasus kesehatan di tanah Papua. Juga bukan kasus pertama. Kasus kematian anak seperti ini  sudah banyak kali terjadi di berbagai kampung di tanah Papua, terutama di kampung-kampung yang terisolir. Dalam tahun 2017, misalnya, sebanyak 50 anak Papua meninggal di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, dan 35 anak Papua meninggal di kampung Yigi, Distrik Inikgal, Kabupaten Nduga. Kasus-kasus ini diketahui karena diberitakan oleh media masa.

Sebenarnya, banyak anak Papua yang meninggal dalam kesunyian, tanpa pemberitaan di media massa, di seluruh Tanah Papua.

Dialog Sektoral

Untuk menemukan solusi maka Dr. Neles mendorong dilakukan dialog sektoral yang difasilitasi pemerintah kabupaten.

Dr. Tebay menulis demikian : masalah kematian anak-anak Papua merupakan masalah kemanusiaan. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten perlu menyadari bahwa Pemerintah sendiri tidak mampu mengatasi kasus kematian anak-anak Papua. Pemerintah Daerah Kabupaten tidak boleh memandang dirinya atau dipandang sebagai satu-satunya institusi yang bertanggungjawab atas urusan kesehatan di Tanah Papua. Pemerintah bukan merupakan satu-satunya pemangku kepentingan (stakeholder), melainkan salah satu di antara banyak pemangku kepentingan yang lain.  Maka semua pemangku  kepentingan, terutama orang Papua, perlu diberi ruang untuk berpartisipasi dalam upaya menyelamatkan anak-anak Papua.

Ruang partisipasi para pihak ini dapat diciptakan melalui dialog sektoral. Dalam dialog ini semua pemangku kepentingan diundang dan dilibatkan untuk mengurus kesehatan. Dialog sektoral diadakan bukan hanya pada saat menghadapi kasus kesehatan yang besar, melainkan dilaksanakan setiap tahun dengan menghadirkan semua pemangku kepentingan baik dari Pemda seperti dinas kesehatan, pihak swasta seperti perusahan-perusahaan yang mengekspolitasi sumber daya alam Papua, maupun dari masyarakat seperti Lembaga keagamaan, lembaga gereja, lembaga adat, tokoh perempuan, dan pemuda. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang mengundang dan memungkinkan semua pihak dapat terlibat dalam upaya menangani masalah kesehatan dan memajukan hidup sehat di antara orang Papua.

Kontra Terhadap Dialog Sektoral

Opini yang menentang dilakukannya dialog sektoral pun ada. Antara lain dikemukakan oleh Ketua Dewan Adat Papua Yan Pieter Yarangga. Kepada media, Yarangga menyampaikan bahwa dialog sektoral dengan Presiden Jokowi tidak mampu menyelesaikan malah Papua kalau tidak membahas status politik Papua yang sudah menjadi persoalan sejak tahun 1963 (baca : https://www.braind.id/dialog-sektoral-tak-menyentuh-subtansi-persoalan-papua/). Pandangan ini hampir pasti akan ditolak oleh pemerintah pusat, karena bagi pemerintah pusat status politik Papua sudah final.

Opini Ketua Dewan Adat Papua ini merefleksikan pandangan kontra terhadap dialog sektoral jika itu dilakukan di level pusat dengan Presiden Jokowi. Namun demikian, patut disadari bahwa langkah untuk menangani masalah sektoral seperti masalah penyelamatan anak Papua di sektor kesehatan, di sektor ekonomi, sektor pendidikan tidak dapat ditunda. Penundaan yang berkepanjangan akan mengorbankan masa depan orang Papua.

Oleh karena itu, pemikiran Dr. Tebay untuk mendorong dibukanya ruang partisipasi multi pemangku kepentingan per sektor pembangunan ke level Pemda (baik provinsi maupun kabupaten) adalah ide cerdas yang patut dipertimbangkan sebagai solusi.

Dialog Sektoral Kasus Asmat

Sebagai contoh, saya angkat agenda penanganan kasus kesehatan di Kabupaten Asmat, sebagaimana saya sebut pada awal tulisan ini.

Untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut  maka Presiden Jokowi mengarahkan untuk dilakukan relokasi pemukiman Suku Asmat. Namun arahan Presiden ini ditolak oleh Gubernur Papua dan Bupati Asmat dengan alasan-alasan antropologi.

Ini menunjukkan bahwa arahan Presiden ini memiliki resiko. Program ini bukan hanya program berguna bagi msy Asmat tetapi juga akan berdampak thd reputasi Presiden di Papua, baik secara lokal, nasional maupun global. Bila sukses, rakyat sejahtera dan reputasi Presiden baik. Bila gagal, rakyat menderita dan reputasi Presiden rusak dan mungkin beliau akan memanen bukan lagi kartu kuning, tetapi kartu merah. Suatu resiko yang rentan terjadi di tahun politik sekarang. Karena itu, resiko kegagalan perlu dipetakan dan dicari solusi.

Contoh, kegagalan operasi koteka pada tahun 1970-an, yang coba dalam waktu singkat hendak mengganti koteka dengan program instan membagi-bagi baju dan celana (pakaian). Program itu di awal gagal karena menimbulkan masalah baru yaitu masalah penyakit kulit. Mereka dikasih satu pasang baju tanpa pakaian pengganti dan tanpa sabun. Pakaian dipakai hingga rusak di badan dan menimbulkan sakit kulit.

Contoh keberhasilan. Masa kecil saya di kampung Boma, hulu Sungai Mappi, Boven Digoel. Tahun 1952, missinaris bernama Ds. Droost membangun kampung itu di dataran tinggi milik suku Jair. Dia mulai dulu dengan bangun fasilitas publik (poliklinik, sekolah, gereja, ) dan rumah pegawai di bagian tengah kampung. Sesudah itu baru masyarakat adat dari beberapa suku diajak bergabung. Kampung itu awalnya tdk diatur dg baik. Perang antar suku selalu pecah pada beberapa hari sabtu, waktu mereka kembali dari dusun. Karena akses ke dusun, harus melewati pemukiman suku lain. Misionaris kemudian memisahkan suku2 (suku Jair/pemilik tanah ulayat kampung, suku auyu darat -pendatang, suku Tagiop – pendatang, suku Kombay – pendatang) ke lokasi pemukiman komunitas suku yang berbeda dan terpisah di mana mereka melingkar “mengepung” kompleks pegawai. Mereka tdk berinteraksi langsung karena dipisahkan oleh kompleks pegawai. Dan dari masing2 pemukiman, mereka punya akses yg aman ke dusun. Konfkin reda dan kampung itu berkembang pesat dan sekarang  jadi distrik di Kabupaten Boven Digoel.

Pola ini dipakai di beberapa kampung lain yg dibangun zending Gereja Reformasi seperti di kampung Kouh, Kawagit, Tiau. Di sekitarnya dataran rendah ber-rawa.

Namun demikian terdapat kemungkinan bahwa komunitas Suku Asmat sekarang sudah menjadi perkampungan yang sulit direlokasi sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Papua dan Bupati Asmat. Kemungkinan kegagalan ini bisa dipelajari juga dari kegagalan operasi koteka tahun 1970-an.

Oleh karena itu, sebaiknya dipikirkan dsn disiapkan pula alternatif rencana kedua. Plan B. Jika relokasi sulit dilakukan karena resiko buruk lebih banyak, maka Plan B bisa ditempuh.  Sebuah contoh sedang dikerjakan Pemda Bintuni dengan BP Tangguh program penataan pemukiman (baca :  http://www.cahayapapua.com/bp-indonesia-segera-bangun-ratusan-rumah-warga-sebyar/). Masyarakat tdk direlokasi tetapi lingkungan pemukiman ditata agar lebih sehat di mana ada berbagai fasilitas publik dan sanitasi (terutama air bersih).

Kunci keberhasilan ditentukan study awal. Saran saya, study multi disiplin perlu dilakukan antara lain dg libatlan antropolog.

Hikmah dari cerita ini, suatu dialog sektoral dalam bidang pembangunan kesehatan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan di Kabupaten Asmat.  Selain perlu konsultasi publik antara instansi terkait dengan tokoh adat dan agama, perlu pula survey utk membuat tata ruang yg baik utk cegah konflik dan jamin akses ke dusun. Alangkah baik jika pembangunan dimulai dg bangun fasilitas publik.

Dialog sektoral sebagai ruang partisipasi diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam menentukan program jangka panjang mengatasi masalah kesehatan di Kabupaten Asmat. Jika terjadi pemaksaan kehendak salah satu pihak, maka resiko kegagalan berpeluang terjadi. Demikianlah opsi relokasi, tidak tabu untuk dipertimbangkan dengan opsi lain. Untuk itulah dialog sektoral diperlukan.

Bintuni, 16 Februari 2018

 

* Penulis adalah Mantan Sekretaris Forum Solidaritas Pelajar dan Mahasiswa Irja se-Jawa bagi Amungme (1995-1996), Mantan Sekretaris Forum Komunikasi Generasi Muda Irja di Jkt (1997-1998), volunter Keadilan dan Perdamaian di Elsham sebagai kacung yang memfasilitasi dialog pimpinan lembaga berbagai agama di Papua (1996-2000), mendampingi tokoh adat muda Suku Amungme dalam proses membangun perdamaian (2000-2002), sekarang sebagai karyawan perusahaan swasta dengan fokus pada upaya membangun hubungan yang adil antara pemerintah – investor – masyarakat adat di Teluk Bintuni – Teluk Berau agar tidak ada lagi orang Papua yang dibunuh oleh para perampok SDA, tinggal di Biak.

The post Relokasi Suku Asmat Tidak Tabu appeared first on Suara Papua.

Tujuh negara Pasifik tuntut PBB tangani keseluruhan situasi West Papua.

 

 

H.E. Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pemabangunan Masyarakat Vanuatu, mewakili 7 Negara Pasifik meminta perhatian PBB atas situasi keseluruhan West Papua di hadapan Sidang Dewan HAM PBB ke-34 – IST

Kunume Wone,Jayapura – Lambatnya tindakan nyata pemerintah Indonesia terhadap berbagai rekomendasi PBB dan laporan HAM terkait West Papua, membuat tujuh negara-negara Pasifik desak PBB tangani situasi West Papua secara menyeluruh melalui laporan terpadu terkait situasi sebenarnya di West Papua.

Tujuh negara yang tergabung dalam Koalisi Kepulauan Pasifik untuk West Papua (PCWP) itu, diwakili Vanuatu, kali ini menegaskan desakannya kepada Presiden Dewan HAM dihadapan Sidang ke-34 Dewan HAM PBB, Rabu (1/3/2017) di Jenewa, Swiss.

Mewakili Tonga, Nauru, Palau, Tuvalu, Kepulauan Marshall, dan Kepulauan Solomon,Hon Ronald Kay Warsal, Menteri Kehakiman dan Pembangunan Komunitas Vanuatu, meminta Dewan HAM PBB memerintahkan Komisioner Tinggi HAM PBB agar membuat laporan terkonsolidasi terkait situasi sebenarnya West Papua.

“Tuan Presiden, mencermati berbagai pelanggaran (HAM) dan lambatnya tindakan pemerintah Indonesia, kami serukan kepada Dewan HAM PBB untuk meminta Komisioner Tinggi HAM membuat laporan terpadu atas situasi aktual di West Papua,” ujar Warsal.

Pasalnya, lanjut Warsal, beberapa pernyataan baru-baru ini dari pemegang mandat Dewan HAM PBB terkait pelanggaran HAM serius yang dilakukan Indonesia terhadap masyarakat asli Papua, tidak kunjung mendapat respon tindak lanjut dari Pemerintah Indonesia.

Pemegang mandat yang dimaksud adalah Pelapor Khusus PBB untuk promosi dan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi; Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berkumpul dan berorganisasi; Pelapor Khusus PBB untuk hak-hak masyarakat adat; Pelapor Khusus PBB untuk eksekusi sewenang-wenang dan diluar hukum; serta Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan dan berbagai tindakan tidak manusiawi lainnya.

“Kami juga meminta PBB menaruh perhatian pada pelanggaran HAM negara Indonesia lainnya di West Papua, termasuk komunikasi dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD), yang merujuk pada pembunuhan dan penangkapan orang-orang Papua,” ujar Warsal.

Baca Terkait kekerasan rasial di Papua, Indonesia diberi waktu hingga 14 November

PCWP juga menuntut perhatian Dewan HAM PBB terhadap sejumlah laporan lengkap terkait eksekusi aktivis dan penangkapan di luar hukum, pemukulan dan penembakan mematikan terhadap aksi-aksi damai, termasuk pelajar.

Situasi kekerasan terhadap perempuan Papua juga menjadi bagian yang dituntut PCWP untuk diperhatikan PBB.

Tahun lalu 7 negara Pasifik yang tergabung dalam PCWP ini juga angkat bicara terkait isu West Papua di Sidang Tahunan Majelis Umum PBB.

Baca: Isu Papua ke Majelis Umum PBB: Saatnya Indonesia Refleksi

Baca: PCWP Tambah Dukungan untuk Maju ke Komite Dekolonisasi PBB

Sesalkan pemerintah Indonesia

Warsal secara khusus memberikan catatan negative terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di West Papua. Secara khusus mereka menekankan pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan Indonesia di tiga wilayah West Papua: Wasior, Wamena dan Paniai yang sudah mendapat rekomendasi jelas dari KOMNAS HAM.

“Seharusnya sudah bisa dihukum menurut hukum Indonesia dan internasional,” tegas Warsal.

Baca: Tidak ada titik terang penyelesaian pelanggaran HAM Papua di dalam negeri

Baca: Legislator ingatkan negara kasus HAM Papua belum tuntas

Pernyataan yang ditunggu-tunggu cukup banyak pendukung kemerdekaan Papua pengguna media sosial ini juga menggarisbawahi aspek pelanggaran HAM lainnya oleh pemerintah Indonesia yang menurut mereka telah terjadi puluhan tahun namun dibiarkan sampai saat ini, yaitu migrasi.

“Migrasi dari orang-orang non Papua ke West Papua telah mengarah pada penurunan dramatis prosentase populasi masyarakat asli Papua.”

Pemerintah Indonesia, menurut PCWP, hingga saat ini tidak dapat mengurangi atau menghentikan pelanggaran HAM yang beragam dan meluas tersebut. “Tidak ada tindakan segera yang dilakukan pemerintah untuk memberi keadilan pada korban, apalagi yang bertanggung jawba dan transparan.”

Mereka juga mengingatkan bahwa pemerintah Indonesia sampai saat ini tidak mengumpulkan laporan periodic HAM yang menjadi norma internasional bagi seluruh anggota PBB.

Desakan terpadu

Kali ini PCWP meminta perhatian Dewan HAM PBB lebih menyeluruh, terpadu atau tidak parsial terhadap situasi pelanggaran HAM di Papua dengan memperhatikan seluruh prosedur dan perjanjian internasional yang relevan.

“Laporan Komisioner Tinggi harus memperhatikan informasi dari Perjanjian yang ada, Prosedur Khusus, dan Universal Periodic Review, termasuk laporan dari organisasi-organisasi regional dan internasional serta organisasi non-pemerintah, termasuk semua peraturan Internasional menyangkut HAM, konvensi-konvensi terkait, serta hak penentuan nasib sendiri,” tegas Warsal.

Mereka berharap laporan itu juga akan membuat rekomendasi tindakan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Papua, serta akses penuh semua orang di West Papua yang diperlukan untuk pembuatan laporan terpadu tersebut.

“Tuan Presiden, sebagai penutup saya percaya bahwa tantangan-tantangan terkait West Papua harus dikembalikan menjadi agenda Perserikatan Bangsa Bangsa,” tegas Warsal di penghujung pidatonya.

Respon Koalisi Internasional untuk Papua

Sebelumnya, Koalisi Internasional untuk Papua (ICP) telah meminta Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat bagi wartawan internasional, pengamat independen, organisasi hak asasi manusia dan Palang Merah Internasional (ICRC).

ICP yang didukung Dewan Gereja Dunia (WCC)pada 22 Februari lalu di Pusat Ekumenis di Jenewa mendesak agar Indonesia mengakhiri kekerasan dan impunitas yang berlangsung di Papua.

Peter Prove, direktur Komisi Urusan Internasional WCC dari Gereja Urusan Internasional (UCLA) mengutip kata-kata Sekjen WCC, Rev. Dr Olav Fykse Tveit, yang mengunjungi Papua Barat pada tahun 2012, mengatakan bahwa ia sepenuhnya mendukung pernyataanRev. Dr Olav Fykse Tveit setelah kunjungan.

“Kami mendukung perjuangan hak asasi manusia rakyat Papua. Kami mendesak diakhirinya kekerasan yang sedang berlangsung dan impunitas. Selain itu, kami mendukung penegakkan keadilan sosial dan ekonomi melalui dialog serius dan proses politik yang konkrit yang berupaya mengatasi akar penyebab masalah ini,” kata Tveit, yang dikutip Peter Prove.

Dalam kesempatan yang sama, Rev. Francois Pihaate, sekretaris jenderal Konferensi Gereja-gereja Pasifik yang berbasis di Fiji, mengatakan gereja-gereja di wilayah tersebut sangat prihatin tentang kekerasan di Papua.

“Bagaimana kita sebagai gereja bisa tahu tentang apa yang terjadi di luar dunia kita sendiri? Itulah mengapa sebagai gereja, kita juga harus peduli terhadap apa yang terjadi di Papua Barat. Papua Barat itu bagian dari masyarakat Pasifik, sehingga komunitas Pasifik seharusnya menunjukkan solidaritas dan aksi,” kata Pihaate.

Denny Abdi, anggota misi Indonesia untuk PBB di Jenewa membantah data-data yang dipaparkan oleh ICP, yang menyebutkan hampir lima ribu orang ditangkap pada tahun 2016.

Namun dijelaskan oleh Veronica Koman, aktivis Papua Itu Kita dan pengacara publik, bahwa data-data itu berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Penangkapan bukan hanya terjadi di Jayapura saja, tapi juga di Sentani, Merauke, Manokwari, Sorong, Kaimana, Menado, Timika dan Jawa.

“Di Jayapura saja, lebih dari 1000 orang ditangkap pada bulan Mei 2016,” kata Koman.(*)

Sumber: http://tabloidjubi.com

Jhon Gobai Pimpin Aliansi Mahasiswa Papua.

27657043_1674644202596681_5777917401824252576_nJhon Gobai, terpilih menjadi ketua umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Pusat. Informasi ini terungkap melalui informasi yang dibagikan melalui akun sosial media pribadi miliki ketua AMP Pusat sebelumnya, Jefry Wenda.

Informasi tersebut diunggah sang mantan ketua AMP melalui akun facebooknya pada Rabu (7/2/2018).

Dalam unggahannya tersebut Jefry mengucapkan selamat kepadda ketua AMP yang baru terpilih melalui kongres AMP Pusat yang diselenggarakan pada 2 – 6 Februari 2018 di asrama Kamasan, Yogyakarta.

“Secara pribadi, saya mengucapkan selamat atas terpilihnya kamrade Jhon Gobai sebagai Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kamrade Dorlince Iyowau sebagai Sekertaris Umum I, Albert Mungguar sebagai Sekertaris Umum II dan kamrade Yusni Iyowau sebagai Bendahara serta biro-biro lainya dalam Kongres Nasional AMP Ke-IV yang, dilaksanakan Pada tgl 2 – 6 Februari 2018 di KAMASAN I Yogjakarta. Salam Pembebasan Nasional !!!,” ungkapnya.

Hingga berita ini disiarkan, redaksi suarapapua.com belum mendapatkan berita resmi dari para pengurus AMP Pusat.

 

Wene Tabuni: Sebelas Warga Nduga Dianiaya di Wamena

NiJAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Wene Tabuni, seorang aktivis dari Kabupaten Nduga melaporkan, pada tanggal 3 Januari 2018 sekitar pukul 3:00 dini hari telah terjadi penghadangan warga Nduga yang hendak ke Nduga menggunakan tiga dari lima mobil extrada oleh pihak TNI di Distrik Napua kilo meter 7.

Warga yang dihadang, kata Wene, sebanyak 30 orang, terdiri dari anak-anak, ibu-ibu hingga laki-laki dewasa. Mereka menurut Wene, tidak hanya dihadang, tetapi ditahan lalu dianiaya.

Wene menuturkan kronologis kejadian, awalnya 30 warga Nduga hendak ke kampung di Nduga, dalam perjalanan menggunakan mobil extrada, ada satu pemuda yang hendak menumpang. Pemuda itu dicurigai oleh sopir mobil extrada bahwa membawa amunisi akhirnya menelepon ke Kodim 1702 Jayawijaya, sehingga pihak Kodim 1702 Jayawijaya menggunakan 3 mobil extrada melakukan penghadangan.

“Pemukulan terjadi, tidak membedakan anak kecil atau dewasa, semua rata-rata dipukul bahkan menggunakan popor senjata hingga jam 5 pagi. Lalu, pihak TNI serahkan ke Polres Jayawijaya. Sementara, 3 orang mahasiswa dipisahkan,” tutur Wene dari Wamena, Jumat (5/1/2018).

Tiga orang mahasiswa yang dipisahkan, jelas Wene, satu diantaranya dibawa ke Kodim 1702 dan satunya lagi ke Batalyon Wimanesili Wamena. Katanya, ibu-ibu dan anak-anak setelah ditahan di Polres Jayawijaya selama 8 jam (jam 9 pagi hingga 4 sore) lalu dipulangkan.

“Kemudian, tiga mahasiswa dibawa ke Polres Jayawijaya untuk diinterogasi, satu orang di pisahkan dalam keadaan borgol tangan dan dianiaya yang dituduh bawa amunisi. Setelah itu pihak TNI yang menangani hingga jam 10 malam dan dikembalikan ke Polres, dan Kapolres Jayawijaya meminta para korban berobat dulu lalu serahkan ke Polres,” tutur Wene menjelaskan kronologis kejadian.

“Sementara, pihak keluarga cek Wanggianus Murib salah satu dari 3 mahasiswa tadi di Polres, Kodim dan Batalion Wimanesili, tetapi mereka tidak memberitahu dan tolak menolak. Justru keluarga yang mengecek Wanggianus dinakut-nakuti dengan todongan senjata.”

Terpisah kata Wene, 2 dari 5 mobil extrada (3 sebelum ke Nduga sudah ditahan) yang lebih dulu ke Nduga ketika kembali ke Wamena ditahan di Pos TNI Distrik Napua. Semua penumpang diperiksa hingga sopir dipukul. Dalam pemeriksaan itu, menurut Wene, pihak TNI menemukan 8 butir amunisi didalam botol sabun B2-9 dan menuduh kepemilikannya adalah penumpang dalam mobil itu.

“Akibatnya, masyarakat dipukul dengan popor senjata hingga darah-darah. Termasuk anak-anak dan ibu-ibu dipukul. Ada handphone, pisau, KTP, Kartu Pelajar, uang disita. Jam 5 diarahkan ke Polres Jayawijaya untuk keperluan data dan dipulangkan jam 8 malam,” tutur Wene.

Setelah dipulangkan, keluarga mengantar mereka ke UGD RSUD Jayawijaya untuk berobat. Namun ada seorang anggota datang membatasi, sehingga keluarga memutuskan pulang. Pada esok hari (4/1/2018) pihak gereja memnfasilitasi untuk berobat di Apotik Yayasan GIDI dan korban dipulangkan ke rumah masing-masing.

Berikut nama-nama 11 orang orang yang mengalami luka serius akibat pemukulan: Abualak Kogoya (28), Jefri Gwijangge (27), Sije Wandikbo (17), Siminggen Wasiangge (27), Maniol Nimiangge (28), Karungganus Wasianggen (17), Iau Gwijangge (30), Sarian Wasiangge (28), Nariget Wasiangge (19), Natanus Kogoya (12), dan Tandanus Tabuni (15).

Sementara, Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Piter Reba ketika dihubungi suarapapua.com dari Jayapura, Jumat (5/1/2018) membenarkan kejadian tersebut. Namun Reba mengakui, pihak Polres Jayawijaya tidak melakukan penangkapan atau penahanan.

“Yang itu dilakukan oleh Pos TNI di Napua. Sementara persoalan masih di tangan TNI. Di kami satu yang diserahkan Batalyon Wimanesili. Yang ini kami belum bisa tangani karena tidak ada unsur pidana,” kata Kapolres di ujung telepon seluler.

Kata Kapolres Jayawijaya, penahanan satu orang itu bersifat pengamanan atas permintaan sendiri.

Pewarta: Elisa Sekenyap

Perkebunan Sawit Hilangkan Hak Hidup Masyarakat Adat Papua

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Papua kini dikuasai investor kelapa sawit. Sebagai salah satu wilayah yang hingga kini terus bertambah ekspansi perkebunan kelapa sawit, diprediksi akan muncul banyak dampak buruk terhadap masyarakat adat Papua.

Siaran pers bersama Sawit Watch, Jubi Papua dan Walhi Papua mengungkapkan kecenderungan itu berdasarkan data bahwa seiring peningkatan produksi minyak sawit mentah (CPO) disebabkan oleh ekspansi yang terus meningkat, dari sekitar 6,5 juta hektar di 2006 menjadi 13,5 juta hektar pada tahun 2013, Indonesia mencatatkan dirinya sebagai negara yang memiliki luasan perkebunan sawit sekaligus penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Tercatat pada tahun 2017, sektor ini berkontribusi lebih dari 18 Milyar USD atau setara dengan sektor Migas yang dalam periode yang sama ini juga menghasilkan sekitar 18 Milyar USD. Tingginya pendapatan dari sektor ini berdampak pada semakin gencarnya pemerintah memberikan ijin untuk para investor tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari perluasan perkebunan sawit.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit menyebabkan hilangnya tutupan hutan di Tanah Papua. Itu terlihat jelas dari data Pemerintah Provinsi Papua bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Papua saat ini adalah 958.094,2 ha. Ini belum termasuk Papua Barat. Sedikitnya 79 perusahaan perkebunan kelapa sawit sudah tersebar di berbagai daerah, antara lain Jayapura, Keerom, Merauke, Boven Digoel, Mappi, Mimika, Nabire, Sarmi, Waropen, dan Yahukimo. Luasan terbesar terdapat di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel.

Diprediksi, luasan perkebunan sawit akan terus bertambah mengingat ada keterbatasan lahan di wilayah lain seperti Sumatera dan Kalimantan, selain itu ada kebijakan memperluas perkebunan sawit di Papua mencapai 5 juta ha.

“Kalau hal ini benar-benar terealisasi, maka bukan tidak mungkin hutan dan segala keberagaman yang ada di dalamnya akan hilang,” kata Maryo Saputra Sanuddin, kepala Divisi Kampanye Sawit Watch, tidak lama ini.

Sawit Watch mencatat, dampak serius dan paling sering ditimbulkan dari perluasan perkebunan sawit di Indonesia saat ini adalah konflik pertanahan yang tak berkesudahan. Tiadanya transparansi pada proses perijinan dan tiadanya rencana yang jelas dan terukur untuk sektor ini berakibat pada mudahnya mendapatkan ijin untuk perkebunan sawit di Indonesia. Akibat dari konflik ini adalah kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan tanahnya, konflik terbuka antara masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah yang dilindungi oleh oknum aparat keamanan.

Berdasarkan pengamatan Sawit Watch, pengembangan perkebunan kelapa sawit saat ini tidak lagi berada di Pulau Sumatera atau Kalimantan, tetapi sudah beranjak ke wilayah Indonesia Timur, mulai dari Maluku, Sulawesi, Papua Barat dan Papua.

“Proses alih fungsi lahan, hutan dan tempat hidup masyarakat (adat atau pun lokal) menjadi perkebunan kelapa sawit saat ini sedang terjadi, dan salah satunya di Provinsi Papua,” ujar Maryo Saputra Sanuddin, kepala Divisi Kampanye Sawit Watch, tidak lama ini.

Data Sawit Watch menyebutkan luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua saat ini adalah 958.094,2 (belum termasuk Papua Barat) dengan 79 perusahaan perkebunan. Besarnya angka luasan yang ada saat ini tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah di tahun yang akan datang.

“Luas perkebunan kelapa sawit yang ada saat ini di provinsi Papua akan terus bertambah, mengingat luas hutan yang ada di Papua juga tergolong besar. Jika pemerintah setempat tidak berhati-hati dalam memberikan ijin, maka bukan tidak mungkin hutan dan alam yang indah di Papua hanya menjadi cerita buat anak cucu di kemudian hari,” ungkapnya.

Ia menguraikan fakta saat ini saja dampak yang terjadi akibat dari perkebunan kelapa sawit yang masuk di wilayah Papua, antara lain terjadi konflik pertanahan, hilangnya mata pencaharian masyarakat adat, kriminalisasi oleh perusahaan kepada masyarakat.

“Tentu juga dampak lingkungan berupa banjir atau kebakaran hutan dan lahan sudah menjadi bukti yang dapat dilihat di berbagai media saat ini,” kata Maryo.

Meski investasi perkebunan sawit untuk membangun satu daerah tentunya penting, tetapi jauh lebih penting adalah melindungi masyarakat dari berbagi persoalan yang terjadi di sektor ini.

“Berapapun pendapatan yang diterima dari investasi perkebunan sawit tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan dari investasi ini bagi anak dan cucu orang Papua di kemudian hari,” ujar Aish Rumbekwan dari Walhi Papua.

“Tidak lagi memberikan ijin pada sektor ini merupakan langkah yang harus dilakukan saat ini, dan memaksa perusahaan untuk melakukan intensifikasi atau mengembangkan perkebunan yang sudah ada saat ini dan bukan lagi meminta ijin untuk melakukan perluasan,” tegas Rumbekwan.

Selain itu, melibatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan perkebunan merupakan satu hal yang wajib dilakukan. “Sehingga ketika habis masa berlaku ijin perusahaan, tanah dikembalikan kepada masyarakat dan masyarakat dapat melanjutkan usaha tersebut,” lanjut Maryo.

Berangkat dari masih banyaknya persoalan yang terjadi di sektor ini, khususnya di Papua, maka kami memandang perlu ada tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan ini.

Dalam siaran pers bersama dikemukakan beberapa hal sebagai langkah urgen yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Pertama, segera melakukan inventarisasi, pemetaan, dan tata batas wilayah, baik administratif maupun adat di Tanah Papua sebagai prioritas utama. Hal ini juga menjadi salah satu mandat dari putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, dimana hutan adat bukanlah atau tidak lagi menjadi bagian dari kawasan hutan yang selalu merujuk pada entitas negara sebagai pemiliknya. Di sisi lain, proses ini juga akan menjamin keamanan dan kepastian investasi, serta meminimalisir terjadinya tumpang tindih antara izin konsesi dengan tanah adat.

Kedua, segera melakukan proses monitoring dan evaluasi izin dan konsesi perusahaan sawit yang sudah beroperasi selama ini untuk memastikan bahwa operasi perusahaan ini telah dilakukan telah sesuai dengan tata aturan serta standar yang berlaku.

Ketiga, mendorong pemerintah segera membentuk kelembagaan penyelesaian konflik tenurial yang bersinergi dengan kelembagaan adat, untuk mengakomodir dan mengakselerasi proses penyelesaian konflik yang terjadi selama ini.

Keempat, tidak lagi mengeluarkan ijin dalam bentuk apa pun kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Kendati di satu sisi Papua benar-benar membutuhkan rencana pembangunan dan investasi yang diharapkan mampu mengangkat penghidupan orang Papua agar dapat lebih meningkat dan sejahtera dengan bekerja di perkebunan sawit, baik sebagai buruh maupun sebagai petani plasma, namun dari sisi lain, ada kekhawatiran besar bahwa orang asli Papua hanya akan menjadi penonton karena tidak mampu untuk berpartisipasi dan terlibat dalam sektor industri ini.

“Kekhawatiran itu terutama karena situasi ini akan memicu lompatan budaya yang sangat cepat, sehingga orang asli Papua tidak akan mampu untuk berakselerasi dan akan tertinggal jauh. Faktor utama adalah ketergantungan orang asli Papua terhadap alam dan hutan sebagai sumber penghidupan utama mereka,” bebernya.

Hal ini tak terlepas dari berbagai ungkapan orang Papua terhadap hutan dapat menunjukkan eratnya pola relasi ini, seperti alam dan hutan adalah ibu, alam dan hutan adalah gudang atau lumbung, yang mampu melindungi dan memenuhi kebutuhan orang Papua.

Perlu diketahui, hilangnya hutan dan alam beserta seluruh keanekaragaman hayatinya akibat perubahan fungsi atau konversi menjadi perkebunan sawit merupakan ancaman dan akan memicu terjadinya kerentanan yang luar biasa bagi orang asli Papua. Hilangnya hutan dan rawa dimana orang Papua biasa mendapatkan sagu sebagai sumber pangan (karbohidrat) utama, berburu untuk mendapatkan hewan buruan sebagai sumber protein utama, berbagai hasil hutan seperti rotan, kayu, nibung, dan lain sebagainya untuk kebutuhan sandang dan papan, serta sumber obat-obatan alam, akan secara signifikan menggerus kesejahteraan dan kualitas hidup orang asli Papua.

“Banyak pengalaman tentang hal ini. Sejak awal perkebunan sawit masuk Papua, yaitu periode 1982 saat PT Perkebunan Nusantara II masuk ke Manokwari dan Arso tahun 1992,” urainya.